Ketentuan UMK Wajib Dipatuhi

218
0
H Iwan M Ridwan

PARIGI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran H Iwan M Ridwan mengingatkan agar perusahaan-perusahaan membayar upah buruh sesuai ketentuan.
“Gaji atau upah itu hak yang harus diterima pekerja dan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi standar penghidupan yang layak. Untuk itu pemerintah daerah menetapkan kebijakan UMP (upah minimun provinsi) atau UMK (upah minimum kabupaten/kota),” kata dia kepada Radar, kemarin (23/11).
Sesuai dengan pasal 90 UU Ketenagakerjaan, jelas dia, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten. “Ketentuan pembayaran di atas upah minimun tidak boleh dilanggar karena sudah merupakan kewajiban pengusaha yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Terkait dugaan masih adanya pengusaha yang membayar upah buruh di bawah UMK, Iwan mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait. “Nanti kita akan tanyakan karena memang seperti hotel dan penginapan di Pangandaran tingkat pendapatannya belum stabil karena hanya ramai di akhir pekan saja, mungkin pertimbangannya itu,” paparnya.
Dia akan meminta Dinas Tenaga Kerja untuk mendata perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan gaji di bawah UMK. “Nanti ada sanksi bagi pengusaha yang masih membayar di bawah UMK. Namun sebelum kita mendapatkan data, kita akan undang pihak-pihak terkait termasuk pengusaha untuk mengetahui alasannya,” ujar dia.
Seperti diketahui, upah minimum kabupaten (UMK) Pangandaran telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.558.902. Naik sekitar 8% dari tahun sebelumnya. (nay)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.