Ketersediaan Lahan Pertanian Mesti Dijaga

70
0
Ichwan Saffa Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya

INDIHIANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya harus tetap menjaga ketersediaan lahan pertanian walaupun memiliki visi menjadi kota industri dan jasa. Pertanian perlu dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Saffa menyebut, sejatinya pemkot sudah berupaya melindungi lahan pertanian produktif. Sejak 2017 sudah melakukan rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Hanya saja, sampai sekarang belum juga diusulkan untuk kami (DPRD, Red) bahas,” ucapnya kepada Radar, Rabu (17/7).

Ichwan mengatakan, Komisi II terus mendorong dan membantu persiapan perda tersebut. Bahkan sudah berulang kali berdiskusi dengan segenap pihak, supaya perda itu segera terealisasi. “Sudah ke Kementerian Pertanian juga. Di sana ketahuan, bahwa ada dua persepsi ketika suatu daerah dalam menyusun regulasi ini (PLP2B, Red.),” tuturnya.

Politisi PBB itu mengungkapkan, idealnya ketika Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap daerah disusun, harus berdasarkan Perda PLP2B terlebih dahulu sebagai penentu koordinat awal yang menandai titik mana saja lahan produktif yang harus dilindungi. “Sementara, faktanya kita RDTR dulu yang sudah ada PLP2B-nya belum, terbalik. Ini dua persepsi berbeda,” kata dia.

Menurut dia, ketika PLP2B itu terealisasi, ke depannya pembatasan wilayah itu tidak hanya sebatas menentukan lahan pertanian produktif, melainkan bagaimana pemerintah membantu para pemilik lahan produktif. “Dan ini juga, terjadi di beberapa daerah. Perda PLP2B hanya sekadar mengatur titik mana saja yang merupakan lahan berkelanjutan,” ucapnya.

“Fakta di lapangan dengan mudah saja masyarakat menjual atau mengalihfungsi lahan produktifnya menjadi bangunan atau bentuk lain. Karena itu hak masyarakat pemilik lahan,” katanya.

Pihaknya menyarankan supaya regulasi lahan itu nantinya juga mengatur kaitan insentif bagi pemilik lahan pertanian. Bisa berupa subsidi pupuk, beasiswa bagi putra-putri pemilik lahan maupun bentuk lainnya. “Perdanya jangan hanya mengatur zonasi atau pemetaan bidang saja, tapi substansinya supaya terjadi simbiosis. Karena masyarakat tentu akan menjual ke developer perumahan ketika ada penawaran bagus, bisa saja begitu,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Munir Setiawan mengatakan, sejauh ini rencana penyusunan perda tersebut baru sampai tahap sosialisasi di tingkat kecamatan. Termasuk pembahasan dan kajian di internal pemkot. “Memang perlu sesegera mungkin direalisasikan supaya lahan produktif bisa diupayakan dengan serius untuk dipertahankan,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, kalangan muda sudah terbilang enggan menerjuni bidan pertanian. Dengan demikian, ketika anak-anak itu mewarisi lahan pertanian dari orang tuanya, bisa saja lahan tersebut dijual atau dialihfungsikan. “Kita juga dorong pemkot untuk inventarisasi irigasi mana saja yang merupakan aset provinsi. Janji wakil gubernur pada Hari Krida untuk membenahi irigasi yang merupakan kewenangan provinsi,” katanya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.