Ketua DPRD Ingatkan Pemkab Pemprov Gelontorkan Bankeu Rp 744 Miliar

221
0
Asep Sopari

TASIK – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) terbesar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni sebesar Rp 744, 6 miliar.

Angka bantuan keuangan tersebut menjadi yang terbesar di Jawa Barat, bersama Kabupaten Pangandaran senilai Rp 596,8 miliar, Kabupaten Garut Rp 549,5 miliar, Kabupaten Majalengka Rp456,6 miliar serta Kota Tasikmalaya senilai Rp 269,2 miliar. Sementara alokasi bankeu terkecil yakni Kota Banjar senilai Rp 58 miliar.

Pemprov Jawa Barat sendiri total menggelontorkan anggaran senilai Rp 7,7 triliun bagi 27 kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat.

Pemerhati Anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Nandang Suherman menilai total bankeu yang diterima Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya patut dipertanyakan indikatornya. “Jelas harus ada indikatornya, kenapa kota atau kabupaten tersebut mendapat bantuan paling besar. Jangan sampai terkesan politis,” ujarnya kepada Radar, kemarin (11/12).

Dia pun mempertanyakan siapa yang mengusulkan bankeu tersebut, hingga Pemkab Tasikmalaya mendapatkan porsi anggaran paling besar. “Mengingat beberapa waktu lalu, penilaian keuangan Pemkab turun dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” paparnya.


Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan bantuan keuangan bagi Pemkab Tasikmalaya baru disahkan Pemprov Jabar. “Kita masih punya ruang mengevaluasi dan menelaahnya. Sebab dalam evaluasi gubernur tersebut, bankeu dalam bentuk usulan program, bukan uang menggelontor begitu saja. Jadi daerah mengusulkan program ke pemerintah provinsi, kemudian sama provinsi dialihkan anggarannya sesuai usulan daerah,” ungkap Asep.

Menurut Asep, dari jumlah anggaran bankeu yang akan diberikan ke Pemkab Tasikmalaya hampir kebanyakan 90 persen untuk bidang pendidikan. “Kita minta Dinas Pendidikan melalui TAPD, harus bisa menjelaskan ke kita usulannya, dan harus tepat sasaran. Jangan sampai program yang tidak penting dan tidak punya nilai manfaat buat pendidikan dan masyarakat, diada-adakan,” ungakapnya.

Dengan besar bankeu tersebut, kata Asep, pihaknya berharap digunakan bagi kepentingan masyarakat secara luas yang standar pelayanan minimum (SPM). “Wajib belajar kita belum mencapai wajib sembilan tahun, baru mencapai 7,6 persen dan ini harus menjadi prioritas Pemkab,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dedi Abdullah mengaku belum mengetahui secara detail soal besaran usulan anggaran Disdikbud terhadap APBD II 2020. “Saya belum tahu secara persisnya,” ungkap dia.

Namun, Dedi menegaskan bahwa yang namanya pengajuan anggaran itu disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk fokus usulan Disdikbud, prioritasnya dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) di bidang pendidikan. Termasuk bagi sarana prasarana, peningkatan kualifikasi, kualitas dan kompetensi pendidik, pengadaan barang untuk media alat pembelajaran seperti buku dan alat peraga belajar lainnya,” paparnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.