Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.8%

20.5%

8.5%

66.2%

Ketua DPRD Kota Tasik Disarankan Mundur dari Gugus Tugas Covid-19

672
0

TASIK – Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH disarankan untuk mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Tasikmalaya.

Hal ini terungkap saat digelarnya rapat konsultasi Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Kamis malam (28/5).

Ketua Fraksi Golkar Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin mengakui munculnya usulan agar ketua DPRD mundur dari struktural Gugus Tugas Covid-19.

Baca juga : Hari Ini, Buninagara Kota Tasik Dikarantina, 100 Orang Ditest Swab Massal

”Betul (ada usulan, Red), saat rapat pimpinan fraksi dan AKD muncul saran agar ketua DPRD mundur dari struktur gugus tugas,” ujarnya kepada Radar, Senin (1/6).

Adanya saran mundur tersebut, kata Nurul, merujuk dari

formasi dan struktur Gugus Tugas di tingkat pusat. Bahwa legislatif biasanya tidak masuk secara struktural di bawah eksekutif dalam mengeksekusi APBD.

“Saat rapat itu, kami sarankan supaya ketua (DPRD, Red) ditarik (dari struktural Gugus Tugas, Red). Jangan digabungkan dengan tim pelaksana di bawah wali kota. Supaya leluasa dalam melakukan evaluasi dan pengawasan,” tuturnya.

“Sebab, apabila ada orang DPRD di sana (Gugus Tugas, Red) mau gimana. Tapi nanti lihat hasil rapat pimpinan, langkah selanjutnya mau seperti apa sesuai keputusan forum (DPRD),” kata Nurul menceritakan.

Untuk itu, kata Nurul, DPRD merencanakan membentuk tim khusus dalam upaya mengawal penanggulangan dampak mewabahnya Covid-19. Baik dari aspek penganggaran maupun pelaksanaannya.

“Saat rapat pimpinan, ada usulan beberapa fraksi mendorong dibentuknya tim khusus yang konsen memonitor dan mengawasi kinerja tim gugus tugas,” tuturnya.

Sebab, sambung Nurul, jika sudah memiliki tim khusus. DPRD akan lebih leluasa melakukan kontrol serta evaluasi terhadap Gugus Tugas.

“Tim tersebut akan lebih konsen dan fokus dalam melakukan evaluasi. Karena apabila di tingkat komisi, kewenangannya terbatas. Artinya hanya bisa memanggil mitra kerja komisi saja,” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Covid-19.

Terutama mengawasi dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua berakhir.

“Kita sudah sampaikan ke pimpinan supaya dipanggil saja secara lembaga, Gugus Tugas Covid-19 untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan publik. Termasuk fungsi pengawasan legislatif dalam memonitor penanggulangan yang dilakukan eksekutif,” kata Dede.

Di sisi lain, ia mengakui tidak logis dan rasional ketika ada unsur pimpinan DPRD masuk dalam Gugus Tugas Covid-19.

Terutama menempati posisi dibawah Wali Kota Tasikmalaya secara struktur.

“Itu bagian evaluasi kami juga, karena memasukan unsur DPRD ke tim Gugus Tugas memang tidak elok,” kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa menambahkan idealnya Gugus Tugas Covid-19 tidak memasukan unsur DPRD. Sehingga saat pengawasan bisa berjalan efektif dan optimal.

“Ya memang seharusnya tidak ada di susunan Gugus Tugas, supaya pengawasan lebih leluasa,” kata mantan birokrat itu.

Ketua Fraksi Gabungan PKB, Demokrat, Bintang Restorasi H Wahid menjelaskan pada tata tertib (tatib) DPRD Kota Tasikmalaya.

Tidak ada ketentuan bagi DPRD membentuk panitia kerja (panja) atau tim. Di luar alat kelengkapan baku seperti komisi, banggar, bapemperda dan lain sebagainya.

“Di tatib kita, kalau ada hal lain yang harus dimonitor DPRD, membentuk Panitia Khusus (Pansus, Red) saja. Berbeda dengan DPR RI yang bisa membuat satker, tim atau pun panja,” kata dia.

DPRD, lanjut dia, tidak dapat seleluasa DPR RI dalam merespons gejolak atau hal lain yang tidak cukup ditangani alat kelengkapan baku.

Adapun membentuk pansus dalam merespons pelaksanaan penanggulangan Covid-19, Wahid berharap tidak seperti wacana pansus sebelumnya yang justru menjadi momok para wakil rakyat.

“Bicara pansus, relatif ketika ada persoalan besar. Mulai adanya temuan, indikasi tertentu atau penyimpangan. Memang fenomena Covid sekarang, yang terlihat itu baru carut-marutnya pendistribusian bantuan sosial (bansos, Red),” ucapnya

Selain pembentukan pansus, wacana menarik ketua DPRD dari formasi Gugus Tugas Covid-19 pun harus ada sikap jelas. Terutama, ketika peran di tim yang didominasi eksekutif itu tidak begitu efektif.

“Saya kira, fraksi lain akan mendorong apabila komisi IV bisa meyakinkan. Supaya penanggulangan ini diawasi secara serius,” ceritanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi mengakui adanya usulan membentuk tim khusus dalam mengawasi kinerja Gugus Tugas Covid-19.

Namun dari Fraksi PDIP sendiri, sebisa mungkin mengoptimalkan peranan komisi terlebih dahulu dalam memonitor kinerja masing-masing mitra kerja yang masuk dalam jajaran Gugus Tugas Covid-19.

“Kalau fraksi kami (PDIP), berdayakan saja dulu komisi yang ada. Toh komisi IV dari kemarin juga berjalan, memanggil dan mengevaluasi mitra kerja,” kata Muslim.

Tetapi, kata Muslim, ketika ada indikasi-indikasi tertentu barulah dibentuk tim khusus. Supaya konsen dan fokus mengawal Gugus Tugas Covid-19.

Sebab, secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peran DPRD melekat dengan pengawasan.

“Kita bahas dulu di rapat pimpinan, kalau itu disepakati kita lanjutkan ke badan musyawarah untuk dibahas kembali,” ujarnya.

Baca juga : New Normal, Warga yang Mau Masuk Kota Tasik Harus Tunjukan Ini..

“Kalau urjen dan harus dibentuk, jangankan panitia kerja atau tim pengawasan. Pansus sekali pun siap kita bentuk,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH saat hendak dimintai keterangan oleh Radar, belum merespons, Senin (1/6). (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.