Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Ketum Golkar Sindir Ketua MPR

24
0
TERSENYUM. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan koleganya Bambang Soesatyo (Bamsoet) saling senyum usai membuka Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis (14/11). Iwan Tri Wahyudi / FIN

JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, situasi di internal beringin kembali menghangat. Ini setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyinggung kesepakatan antara dirinya dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Selain itu, isu adanya aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum juga menguat. Namun, Bamsoet secara tegas menolak hal tersebut. Dia menghendaki pemilihan harus dilakukan secara demokrasi.

“Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung, Dewan Pembina Pak Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang saya hormati. Bapak-bapak, saya sama Pak Bambang ini ada kesepakatan. Namun, hanya saya, Pak Bamsoet, dan Allah SWT yang tahu apa isi kesepakatannya,” kata Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11).

Menko Perekonomian itu tidak menyebutkan secara detail apa kesepakatannya dengan Bamsoet. Menurutnya, biarlah nanti forum yang akan membahasnya. Airlangga mengajak seluruh kader mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum. “Besar harapan saya bahwa dalam munas asas kedepankan tentu demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat,” jelas Airlangga.

Apalagi, lanjutnya, Bamsoet tengah gencar mempromosikan Pancasila yang salah satunya berasaskan musyawarah mufakat. Airlangga menjelaskan rapimnas akan menggodok berbagai keputusan penting. Terutama menyangkut Munas sebagai forum tertinggi partai.

Terkait aklamasi, Airlangga menjelaskan hal itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Golkar. Pertama kali waktu Pak Aburizal Bakrie. Kemudian, Munaslub. “Jadi, Golkar sudah pernah melaksanakan itu. Aklamasi juga bagian dari demokrasi,” imbuhnya.

Meski begitu, Airlangga tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada para kader yang memiliki hak suara pada munas. Rapimnas itu dihadiri oleh 400 kader Partai Golkar dari seluruh Indonesia. Ini dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan Munas Partai Golkar yang digelar pada 3-6 Desember 2019 mendatang. Tujuannya untuk memilih calon ketua umum periode 2019-2024.

Ada empat calon yang disebut-sebut akan maju. Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Freidrich menyatakan mereka adalah Airlangga Hartarto, Bambang Sesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Para caketum tersebut diharapkan bisa melakukan lobi-lobi politik. “Keempat ini yang perlu kita imbau untuk melaksanakan lobi politik. Yang diharapkan adalah suatu kesepakatan. Sehingga benar-benar dapat musyawarah dan bermufakat untuk nanti menunjuk siapa yang jadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024,” kata Lodewijk di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11).

Menurutnya, caketum Golkar masih akan terus dibuka setelah tata tertib munas dibentuk. Tidak tertutup kemungkinan ada calon lain yang maju. “Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Setelah tata tertib diserahkan dan dibentuk panitia baru, akan dibuka pendaftaran. Dari sana kita bisa tahu siapa saja calon-calonnya. Atau mungkin akan ada kejutan yang akan maju. Kita tunggu saja,” jelas mantan Danjen Kopassus tersebut.

Kubu pendukung Airlangga Hartarto mengklaim mendapat mayoritas dukungan dari DPD Golkar. Karena itulah, pemilihan Ketum Golkar disebut bisa terjadi dengan aklamasi. “Bisa jadi. Kalau misalnya nanti mayoritas menyebutkan nama Pak Airlangga, dan sekarang kan sudah beberapa hari ini banyak ketua-ketua DPD Golkar yang mengatakan kita lebih baik musyawarah mufakat,” kata Plt Ketua DPD I Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia. Menurut Doli, Airlangga sudah didukung 92 persen DPD Golkar untuk kembali menjabat sebagai Ketum. Dia membantah anggapan jika Airlangga akan otoriter karena terpilih secara aklamasi.

Sementara itu, Wakorbid Pratama DPP Golkar, Bamsoet berharap munas Golkar tidak dilaksanakan secara aklamasi. Dia meminta munas dilakukan secara demokrasi. “Pemaksaan aklamasi membuat Golkar pecah. Ada versi Ancol dan Bali. Nah, versi Bali itu kan pemaksaan aklamasi yang melahirkan Ancol. Pelajaran pahit ini harus jadi renungan kita semua,” tegas Bamsoet.

Dia berharap demokrasi di Golkar tidak dirusak dengan dilakukannya aklamasi. Dia menantang untuk melakukan pemilihan ketua secara demokrasi. “Kalau yakin didukung mayoritas pemilik suara, kenapa mesti takut dan merancang aklamasi,” jelasnya. Dia menyebut ada empat elite Golkar yang hendak mengajukan diri sebagai calon ketua. Selain itu menurutnya ada 600 orang lebih kader yang memiliki suara berbeda. Karena itu, dia berharap munas dilaksanakan secara demokrasi.(rh/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.