KH Atam: Jangan Menunda-Nunda

96
0
KH Atam Rustam MPd

Ketua PC NU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MPd meminta Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP menepati janjinya kepada PAN dan PKS untuk segera melakukan pengisian posisi wakil bupati (wabup).

“Idealnya tidak menunda-nunda (menentukan wabup, Red). Karena tidak baik apabila kekosongan terus berlanjut,” ujarnya kepada Radar, Kamis (16/5).

Atam menjelaskan Ade dan PDI-Perjuangan sudah selayaknya membahas secara serius persoalan wakil bupati tersebut.

Supaya tidak menjadi pertanyaan publik. ”Beliau (Ade Sugianto) harus saklek, mau diisi atau tidak posisi wabup. Supaya tidak terkesan digantung,” ungkapnya.

Menurutnya, pengisian kekosongan wakil bupati tersebut jangan disepelekan, atau tidak diisi sama sekali. “Pengisian wabup ini merupakan hak pengusung PAN dan PKS. Termasuk amanat dari undang-undang tentang pemilihan kepala daerah,” tuturnya.

Sebab tujuan diisinya posisi wabup tersebut, agar roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan seimbang dan optimal. “Bupati harus punya pendamping (wabup), supaya terbantu dalam menjalankan tugas di pemerintahan,” terangnya.

Atam menilai belum diisinya wakil bupati, karena kemungkinan Bupati Ade ingin memimpin daerah sendirian. “Mungkin beliau ingin sendiri, memang tidak masalah. Tapi etikanya kurang baik,” tuturnya.

Intinya, kata KH Atam, pihaknya berharap posisi wabup segera terisi. Supaya pemerintahan bisa berjalan dengan sempurna. “Kami mendorong Pak Bupati mengambil sikap tegas (menentukan posisi wabup, Red),” tandsanya.

Sebelum diberitakan, kosongnya posisi Wakil Bupati Tasikmalaya juga menuai pertanyaan dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka menilai, Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto terkesan tidak ingin memiliki pendamping dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. “Kita ingin tahu, apa alasan bupati tidak memilih pendamping,” ujar Sekretaris PMII Tasikmalaya Alik Purnama kepada Radar, Senin (14/5).

Menurutnya, posisi wakil bupati sangatlah sentral dalam pemerintahan. Karena memiliki fungsi pengawasan dari setiap kebijakan bupati. ”Kalau tidak ada, maka siapa yang akan menjalankan kebijakan bupati. Dan mengontrol setiap hasil pekerjaan pemerintah,” tuturnya.

Alik menambahkan belum diisinya posisi wakil bupati membuat kesan bupati nyaman menjadi kepala daerah sendiri. Padahal, sebelumnya, partai pengusung PDI Perjuangan pernah menargetkan akan dibahas pasca Pemilu 2019. ”Tapi sampai kini tidak ada pembahasan (wabup, Red). Malah ramai calon bupati yang notabene masih sangat lama,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan bupati berpedoman kepada PP No 12 Tahun 2018 mengenai kekosongan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. “Saya rasa pemilihan wabup ini sangat mudah, apabila ada good will dari bupati terhadap partai pengusungnya,” tandas dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.