Khawatir Ada Pengendapan Anggaran, Komisi I Mempertanyakan Deposito Jumbo Pemkab

212
0
H Demi Hamzah Rahadian SH MH Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan informasi soal kas daerah APBD Kabupaten Tasikmalaya 2019 berbentuk deposito. Jumlahnya sekitar Rp 250 miliar. Dana tersebut tersimpan di salah satu bank.

“Kita akan pertanyakan kebenaran informasi itu ke bank bersangkutan. Jika benar, apa payung hukum yang memperbolehkan jika APBD disimpan dalam bentuk deposito rekening bank,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (18/12).

Komisi I, kata Demi, telah sepakat untuk tidak mempersoalkan besaran angka deposito jika itu benar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya: apakah anggaran sebesar itu ada kaitannya dengan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Demi, ingin memastikan kebenarannya hal itu dari bank bersangkutan dan dinas terkait, sehingga tidak menjadi asumsi di masyarakat bahwa besarnya anggaran deposito kas daerah akibat terlambatnya penyerapan APBD 2019.

“Artinya, kita ingin keterbukaan. Kalau kas daerah yang disimpan berbentuk deposito itu ada dan payung hukumnya jelas, kemudian untuk manfaat bagi masyarakat, kita akan dukung. Yang dikhawatirkan tidak terealisasinya sejumlah program pembangunan menjadi alasan untuk memperbesar angka anggaran yang mengendap di kas daerah dengan tujuan tertentu yang tidak terbaca publik,” ujar Demi.

Dalam wawancara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Drs Rahayu Jamiat Abdullah SSos MSi mengiyakan ada kas daerah yang disimpan oleh pemerintah daerah dalam bentuk deposito di rekening salah satu bank nasional. Namun Rahayu, membantah bahwa deposito tersebut merupakan pengendapan anggaran daerah.

Dia pun menjelaskan bahwa dana Pemkab Tasikmalaya di deposito tersebut, jumlahnya tidak seperti yang disampaikan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Untuk besaran nilai deposit kita tidak bisa menyampaikan, itu lebih kepada pengelolaan dan sifatnya fluktuatif (bisa berubah-ubah angkanya, Red),” ujar Rahayu di kantornya kemarin siang.

Jadi, berkenaan dengan penempatan deposito di bank, bendahara umum daerah atau dalam hal ini BPKPD, kata Rahayu, pihaknya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum.

“Sebagaimana dimaklumi bahwa uang pemerintah daerah berada di kas daerah, disimpan dalam bentuk giro, namun ketika prognosis belanja daerah menggambarkan adanya kas yang belum akan dipergunakan dalam waktu dekat maka bendahara umum daerah (BUD) dapat menyimpannya dalam bentuk deposito,” terang Rahayu.

Menurut dia, sifat deposito yang dipilih yaitu deposito yang dapat diambil kapan saja. Jadi ketika pemda membutuhkan dana, pihaknya bisa merealisasikan belanja daerah atau istilahnya deposito on call.

“Sehingga tidak akan menghambat sedikitpun proses pembangunan dan realisasi belanja apapun,” tegas dia.

Adapun keuntungan penempatan dalam bentuk deposito, tambah dia, bunga bank-nya lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro. Bunga bank dalam bentuk jasa giro dan deposito disetorkan ke kas daerah dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah. Dana tersebut dipergunakan sebagai sumber pendanaan belanja daerah yang telah direncanakan dalam dokumen APBD.

“Juga bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja daerah itu diaudit oleh instansi yang berwenang. Pada prinsipnya, kita tidak bisa ambisius untuk mengejar bunga bank dari deposito yang nantinya akan menjadi PAD, tetapi kita dalam rangka pengamanan uang daerah,” tambah dia.

“Kalau dikaitkan dengan masalah penyerapan anggaran, kita tidak terbesit sedikitpun ke arah sana. Cuma berpikir bagaimana penyaluran dan penyerapan anggaran berjalan cepat dan terealisasi, sumbernya kan dari DAK (Dana Aloksi Khusus, Red) dan Banprov,” terang dia.

Jadi, kalau mengarah kepada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, itu tidak logis. Karena baik DAK dan Banprov-nya belum masuk secara keseluruhan.

Kalau dikaitkan dengan penyerapan anggaran, itu tergantung usulan dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, tidak ada pengendapan uang, tetapi menyimpan uang dalam bentuk giro dan deposito.

“Otomatis jika ada SKPD yang telat mengajukan anggaran, otomatis mengendap di kas daerah, karena proses mekanisme keuangan daerah, dari pusat langsung ke rekening bank,” terang dia.

Adapun tugas dari BPKPD, kata Rahayu, bukan mengelola uang, tetapi angka. Maka dari itu, tahun depan, 2020, BPKPD mempunyai program untuk memperkecil pertemuan orang dengan Badan Pengelola Keuangan, jadi SKPD bisa mengusulkan atau mengajukan anggaran SP2D dengan sistem online, agar pelayanan lebih cepat dan pertemuan face to face makin rendah.

“Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan, kita masukan semuanya ke dalam sistem, dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah. Dalam program yang dinamakan stelsel aktif,” kata dia.

Jadi dengan stel sel aktif sistem online, kata Rahayu, pihaknya proaktif langsung mengingatkan lewat surat resmi kepada SKPD, agar segera mengajukan pengusulan dan pencairan. (dik)

Loading...
loading...