Kisruh Absensi, Para Pejabat Pemkot Tasik Bilang Begini..

546
1

LETNAN HARUN – Wakil Wali (Wawali) Kota Tasikmalaya, HM Yusuf, angkat bicara soal kisruh (kegaduhan) absensi fingerprint di kalangan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.

Dia memastikan tak ada PNS yang dianakemaskan. “Pada intinya kami memahami apa yang terjadi. Kami tegaskan tak ada yang dianakemaskan karena faktor absensi itu (finger print, Red). Lebih baik kita fokus tingkatkan kinerja untuk melayani masyarakat agar lebih baik lagi,” ujar Yusuf kepada Radar Tasikmalaya.com, Kamis (20/6).

Terang Yusuf, saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya berbasi e-kinerja. “Jadi kinerja mereka (PNS dan kepala OPD) harus bagus. Saat ini juga saya dengan Pak Sekda (Ivan Dicksan) sedang membahas ada reward tambahan dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP),” terangnya.

“Jadi dari nilai 2 persen yang dipotong sebagai punishment dari TPP, maka akan kita kembalikan ke PNS yang rajin berupan reward tambahan. Ini lagi kami kaji. Dan tujuannya ink memberi semangat agar kinerja PNS dalam melayani masyarakat lebih baik lagi,” sambungnya.

Sementara itu Sekda Ivan Dicksan menepis tudingan terjadinya kesenjangan bagi para PNS yang kerja di Balai Kota lebih enak karena absensinya tak seketat PNS yang kerja di luar Balai Kota. “Semua sama. Dan memang tak ada anak emas,” tuturnya.

Jelas dia, PNS yang kerja di Balai Kota sama saja melakukan absensi tapi dalam bentuk android dan tidak finger print. Ini diaplikasikan agar tidak terjadi antrean. Karena jumlah PNS yang kerja di Balai Kota cukup banyak. “Jadi secara umum absensi itu sama. Cuman ya kalau Apel pagi ya harus tepar waktu, jangan telat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlah Gunara menegaskan, persoalan absen digital (finger print) sudah disosialisasikan sejak awal terhadap instansi pemerintah. Baik dinas, kelurahan, puskesmas sampai rumah sakit.

Pihaknya tidak langsung menerapkan hal ini sejak awal tahun, melainkan melakukan uji coba sebagai upaya adaptasi pegawai terkait mekanisme absensi lewat elektronik tersebut. Dia juga menjamin, permasalahan absensi ini tak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianakemaskan.

“Kan kita tidak langsung terapkan secara mutlak, tetapi uji coba dulu sejak Januari-April. Wajar ada suatu kegaduhan, sebab kita menjalankan amanat aturan supaya lebih tertib dan efektif efisien,” katanya yang menghubungi RadarTasikmalaya.com, Kamis (20/6).

“Saya pastikan permasalahan ini tuntas. Dan semua telah tersambung jaringannya ke server kami. Yang kerja di Balai Kota dengan yang kerja di luar Balai Kota hingga di kelurahan-kelurahan telah terkoneksi. Dan memang yang di Balai Kota baru terkoneksi awal Juni lalu,” sambungnya.

Maka dari itu, terang dia, sistem absensi secara manual juga tidak dihilangkan. Sebagai data kedua setelah absensi secara elektronik. Supaya setiap OPD dapat melampirkan keterangan apakah suatu pegawai tersebut sakit, izin, atau sedang dinas luar sehingga tidak melakukan finger print.

“Itu sedang kami terapkan, sebab Korsupgah KPK, BKN, mengatakan salah satu penilaian kinerja adalah kehadiran. Maka kita mulai terapkan ini. Kan sudah diatur segala-sesuatunya di Perwalkot merujuk aturan kepegawaian lain diatasnya,” terang Gungun.

Dia memaklumi adanya sedikit kegaduhan, terutama kealpaan pegawai dalam melakukan fingerprint. Namun, hal itu diterapkan sebagai upaya perbaikan bersama.

“Betul kalau tidak sempat fingerprint karena misalnya langsung apel atau kondisi seperti apa, tinggal berkoordinasi saja dengan bagian kepegawaian masing-masing instansi. Kita kan juga masih sertakan absensi manual,” tambahnya.

Sebab, jelas Gungun, BKN saat ini tengah merancang sistem absensi pegawai secara terpusat. Otomatis, pegawai di lingkungan Pemkot harus bersiap diri menghadapi fase transisi. Sehingga tidak terkaget-kaget ketika aturan absen terpusat nanti diimplementasikan.

“Itung-itung pembelajaran, jadi tidak kaget saat nanti terpusat di BKN. Saat ini memang terpusat di BKD,” jelasnya.

Adapun soal absensi berimbas terhadap pencairan TPP? Dia membenarkan hal tersebut, sebab salah satu syarat pencairannya harus dilengkapi sasaran kinerja pegawai (SKP) yang salah aspeknya adalah kehadiran.

Terutama di kalangan pejabat Eselon 2 tentu harus dilaksanakan penilaian itu langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

“Memang berpengaruh, apalagi kepala OPD harus dinilai oleh Pak Sekda langsung. Tentu ada keterlambatan. Kalau level ke bawahnya, ketika SKP sudah selesai ya silakan ajukan pencairan, tidak menghambat sebetulnya,” tukasnya.

Hal ini bermula ketika penerapan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dengan dasar absensi finger print membuat gaduh.

Beberapa PNS mengaku kecewa dengan penerapan absensi berdasarkan finger print ini. Sebab, dalam aplikasinya belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhubung dengan server utama finger print.

“Pokoknya kang, yang kerja di Balai Kota paling enak,” keluh salah seorang PNS Pemkot Tasikmalaya yang enggan menyebutkan namanya kepada RadarTasikmalaya.com, Rabu (19/6).

Mengapa enak? “Kan belum terkoneksi ke server di BKD finger print yang di Balai Kota. Sementara yang dinas-dinas di luar Balai Kota hingga di kecamatan serta kelurahan sudah terkoneksi dengan server,” terangnya.

“Jadi tak pernah PNS yang kerja di Balai Kota dipotong TPP-nya. Padahal ada yang 2 bulan tak masuk tapi TPP-nya cair 100 persen. Seperti dianakemaskan,” sambung PNS lainnya.

Dia menambahkan, harusnya BKD mengaplikasikan finger print ini tanpa pilih kasih. “Jangan karena kami kerja di luar Balai Kota giliran lupa absen aja dipotong TPP-nya. Mana belum cair yang Mei juga,” tambahnya.

Hal senada dibenarkan salah seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Bahkan informasi yang dia terima, puluhan PNS di salah satu instansi bakal melakukan aksi dalam waktu dekat ini jika finger print absensi masih tebang pilih dan TPP tak kunjung cair.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hanafi, mengakui siap mencairkan dana TPP ini jika para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukannya. “Saya mah siap, asal ada pengajuan dari OPD. Kalau ada ajuankan otomatis diproses pencairannya,” cetusnya. (rez)

1 KOMENTAR

  1. Assalamu’alaikum Wr Wb…
    Ade Ms/ASN di Kampung Wisata Ciakar, Dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat, saya sampaikan untuk memberikan atensi khusus atas kinerja Kepada Pa. Walikota, Wakil Walikota, SEKDA/Pembina Kepegawaian lainya atas pakata ASN yang di Balekota dengan ASN diperbatasan Kota, apakah bisa memicu investasi daya saing untuk pertumbuhan Pemerataan ekonomi, inilah faktor pengaruh intern diantaranya adalah:
    1. Pakata Daftar Hadir Rekayasa Manual 2001
    2.Tahun Uji Coba Daftar Hadir eltronik Finggerfrin Januari-April 2019
    3. 2020 Sekarang berita Realisai Pemotongan Tunjangan/TPP berdasarkan data Fingger Prin.
    4. hari ini Selasa, 9/3/2020, ada Berita Pemberian Riword/Penghargaan bagi yang selalu hadir dan kinerjanya baik terutama yang punya Jabatan itupun menurut daftar Hadir
    5. Pemberian Tunjangan akan lebih baik dilakBerbasis Kinerja sehingga terwujud Keadialan bagi ASN dan Pegawai Lainnya.
    6. Saran dan Slolusi: selanjutnya saya usulkan daftar hadir itu akan lebih baik di infut secara Online
    oleh Personal Persn/Masing-masing Pribadi ASN/Pegawai Honorer.
    dengan cara Online juga akan lebih objektif dalam memberikan laporan SKP harian. memberikan Nilai bagi Pembina Kepegawaian dan menjamin terwujudnya pelayanan yang Profesional, Tranfaransi dan akuntabilitas
    7. bahwa penilaian SKP ASN/Pegawai honorer adalah bagian untuk Penilaian SKP itu berimbang yang Penilaian Prilaku dan Kinerjanya masing=masing 50% tidak mengacu kepada yang sekarang pada Kinerja 60%, Prilaku 40%. ……………. sekian dulu kurang dan lebihya mohon maaf”
    atas atensi dari semua pihah di ucapkan terimakasih,
    Wassalamu’alaikum Wr Wb,….?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.