Kisruh BPJS Kesehatan Vs RSUD, Pelayanan Masyarakat Terganggu!

72
0

CIAMIS – Permasalahan antara RSUD Ciamis dengan BPJS Kesehatan terus dicari jalan keluarnya. Pemkab Ciamis bertemu dengan Deputi BPJS Kesehatan Jawa Barat.

Mereka bertemu di Aula Pemkab Ciamis Kamis (8/10). Kedua belah pihak membahas pasca klaim yang menjadi permasalahan antara dua instansi tersebut.

Baca juga : Forum Agen Mandiri E Warung Ciamis Berbagi dengan 60 Anak Yatim

Kepala Kedeputian BPJS Provinsi Jabar dr Fahrul Razi menjelaskan kedaluarsa klaim. Menurutnya, untuk kedaluarsa klaim prosesnya panjang. Tidak semua klaim yang diajukan kedaluarsa.

“Berdasarkan Perpres 82 itu di bawah enam bulan kita proses dan tidak ada masalah. Tapi tadi ada beberapa kasus yang memang lewat, mungkin waktu itu ada proses sistem IT. Mungkin perlu kompetensi SDM terkait verifikasi SDM internal,” ujarnya.
“Mungkin ke depannya. Tidak terulang lagi,” jelasnya.

Berdasarkan aplikasi di BPJS Kesehatan, jika lewat enam bulan, sistem klaim memang terkunci secara otomatis.

Loading...

Penjabat Sekda Ciamis Toto Marwoto menjelaskan para prinsipnya sejak awal pertemuan itu untuk menyatukan persepsi. Jangan sampai ada misperception dan misunderstanding antara manajemen RSUD dengan BPJS Kesehatan.

“Kalau nanti secara teknis, saya pikir bisa dilakukan oleh tim, baik dari RSUD dan BPJS,” ucap Toto.
Menurutnya, seperti yang dipaparkan Deputi BPJS Kesehatan Jawa Barat, soal klaim prosesnya sangat panjang. “Bahkan kita harus bisa melakukan revisi Perpresnya, sehingga itu sangat panjang kewenangan-kewenangan, sehingga tidak bisa diputus lewat Deputi BPJS Jawa Barat,” kata dia.

“Kita tetap berupaya namun secara regulasi prosesnya sangat panjang,” kata dia.

Menurutnya, RSUD tetap berupaya agar persoalan itu tetap sesuai aturan. Karena regulasi sebagai dasar pijakan. “Namun tetapi yang penting tidak ada yang dirugikan. Saat ini RSUD Ciamis tetap berjalan,” paparnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Ciamis Yulianti SE berharap persoalan BPJS Kesehatan dengan RSUD Ciamis jangan sampai terulang kembali. Karena efek dari permasalahan dua instansi itu pelayanan masyarakat terganggu. Karena kalau yang sakit dan berobat di mana pun tidak bisa ditolak.

Baca juga : Aksi Cabut Omnibus Law di Ciamis Ricuh, Polisi Terluka

“Jadi tolong regulasi matching-kan antara BPJS dan Pemerintah Daerah Ciamis,” pesannya.

Sejak sekarang BPJS dan Pemerintah Kabupaten Ciamis atau RSUD Ciamis harus ber­komunikasi sehingga tidak ada kesalah­pahaman lagi.

“Kami ingin jalankan komunikasi yang baik, sehingga tidak ada lagi kesalah­pahaman,” pesannya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.