Kisruh di Desa Pangandaran Belum Usai, Ini Penyebabnya..

53
0
RAPAT. Pihak Kecamatan dan perangkat Desa Pangandaran saat melakukan pertemuan Sabtu (6/2/2021). Deni Nurdiansah/Radar Tasikmalaya
RAPAT. Pihak Kecamatan dan perangkat Desa Pangandaran saat melakukan pertemuan Sabtu (6/2/2021). Deni Nurdiansah/Radar Tasikmalaya
Loading...

PANGANDARAN – Permasalahan antara kepala desa dan perangkat desa Pangandaran sudah lama terjadi. Bahkan sempat ada pembinaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran.

Camat Pangandaran H Yadi Setiadi mengatakan pada Jumat itu sedang pembahasan LPJ TPK. “Namun di tengah-tengah malah merembet, karena kekecewaan kepala desa tidak hadir dalam rapat tersebut,” katanya Sabtu (6/2/2021).

Pihaknya mengaku telah melakukan pembahasan dengan perangkat desa dan BPD Pangandaran atas kejadian pada Jumat (5/2/2021) itu. Pihak kecamatan sendiri sudah melakukan pembinaan sejak lama terhadap pihak desa Pangandaran. Bahkan sampai tiga kali.

“Dari pihak Muspika, Dinsos, Apdesi juga pernah diundang dengan Inspektorat juga pernah dikomunikasikan bahkan pernah dimediasi oleh bupati,” tuturnya.

Dirinya mengatakan permasalahan di Desa Pangandaran adalah kurangnya komunikasi antara kepala desa, perangkat desa dan BPD. “Memang ada tuntutan pengunduran diri terhadap kepala desa. Soal itu memang ada prosedurnya, tidak bisa begitu saja,” ucapnya.

loading...

Dia pun menginstruksikan kepala desa agar pelayanan terus berjalan apapun kondisinya saat ini. “Tidak boleh tersendat, karena masyarakat membutuhkan pelayanan. Saya juga instruksikan untuk mencabut pamflet yang ditempel itu, saya akan berkoordinasi dengan Satpol PP,” ujarnya.

Sekdes Desa Pangandaran Jaja Sudiana mengatakan memang mengundang RT, RW saat itu untuk membahas LPJ tersebut. “Karena ada permintaan dari pak kades bahwa LPJ ini harus segera diselesaikan. Saya mengundang RT, RW yang terlibat dalam TPK karena masih ada kekurangan-kekurangan dalam peng-LPJ-an tersebut,” katanya.

Ia mengakui hubungan dengan kepala desa selama ini kurang harmonis, karena kurangnya komukasi dan koordinasi. “Ini buntut dari Pilkades,” kata dia.

Baca juga : Kantor Desa Pangandaran Disegel Warga, Ini Tuntutannya..

Kata dia, selama ini pun tidak ada rapat mingguan atau rapat koordinasi di Desa Pangandaran.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah RT dan RW dan masyarakat melakukan penyegelan terhadap kantor Desa Pangandaran. Penyegelan dilakukan diduga karena ketidakpuasan mereka terhadap kinerja kepala desa.

Ketua BPD Pangandaran Maliki mengatakan aksi tersebut berawal dari musyawarah penyamaan persepsi mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan pemerintah desa. Akan tetapi dalam pembahasan tersebut kepala desa tidak hadir.

Kemudian dengan spontanitas, kata dia, massa menempel sejumlah kertas bertuliskan permintaan agar kepala desa mundur. “Aspirasi lah dari beberapa RT RW lah, mengenai ketidakpuasan dalam musyawarah kegiatan LPJ, namun kepala desa tidak hadir,” ujarnya saat dihubungi Radar, Jumat (5/2).

Saat dikonfirmasi mengenai aksi itu, Kepala Desa Pangandaran Adi Fitriadi mengatakan memang tidak harmonis. Dirinya pun mengaku sempat menanyakan LPJ pekerjaan 2019 yang belum juga dilaporkan kepada oleh perangkat desa. Namun laporan itu tak diterimanya. “Sampai bulan sekarang belum juga dilaporkan,” katanya. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.