Kisruh Gedung Tulip, Dewan: Jika Sidak Ngasih Tahu Apa Tupoksi Wakil Rakyat? Jika Keberatan Silakan Audiensi!

154
0

BUNGURSARI – Para wakil rakyat yang duduk di kursi Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya angkat bicara terkait statemen dari Manajemen Konstruksi (MK) Pengembang Tahap II Proyek Gedung Tulip RSUD dr Soekardjo, Nanang Nurjamil.

Apa yang dilakukan para wakil rakyat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Senin Lalu (1/7), tanpa memberitahukan pihak MK maupun pengembang proyek, dinilai tindakan yang ‘ngawur’ menurut MK. Pasalnya yang lebih mengetahui kondisi bangunan itu adalah MK dan pengembang.

Apalagi, dewan sampai mendapati 19 poin hasil Sidak yang diduga tidak ada di bangunan tersebut. Padahal, pihak MK mengklaim, 19 poin itu tidak ada dalam kesepakatan kontrak yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun gambar.

“Apa yang kami lakukan kemarin adalah Sidak. Sidak itu termasuk dalam Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi, Red) kami. Masa kami harus memberi kabar mau Sidak?” ujar Ketua Komisi III, H Heri Ahmadi kepada radartasikmalaya.com, Kamis (4/7).

Terang Heri, apa yang dilakukan Komisi III adalah turun ke lapangan sesuai informasi yang didapatkan dari pihak RSUD.

Heri menegaskan, Sidak adalah salah satu Tupoksi dari wakil rakyat. “Naha bet kitu. Nanang Nurjamil teh ari mengkritik wani, ari dikritik embung,” terangnya.

Tambah dia, 19 poin yang menjadi kesimpulan hasil Sidak pihaknya itu adalah data ajuan dari pihak rumah sakit serta ditinjau langsung Komisi III di lapangan.

“Dan kalau memang MK siap menjelaskannya ya silakan ajukan surat ke kami kalau mau audiensi,” tambahnya.

Hal senada dituturkan Anggota Komisi III, Wahid, yang ikut melakukan Sidak. “Apa yang kami ungkap adalah memang hasil Sidak dan temuan di lapangan. Tidak mungkin kita mengada-ngada,” tegasnya.

“Jadi menurut MK yang mewakili pihak pengembang itu, tugas dewan harus seperti apa. Maenya Tupoksi dewan mengawasi proyek salah? melakukan Sidak salah? jadi dewan itu harus seperti apa tugasnya,” sindirnya.

Wahid mempersilahkan pihak MK dan pengembang jika dirugikan dengan hal ini apakah mau duduk bersama melalui audiensi.

“Karena temuan kami ini kan berdasarkan informasi dari RSUD lalu kami periksa di lapangan dan kenyataanya seperti itu. Kalau Sidak harus memberitahu maka namanya bukan Sidak atuh,” cetusnya.

Baca Juga : Kisruh Gedung Tulip, Nanang: Anggota Dewan Jangan Ngawur! Sidak Harus Beri Tahu Pengembang

Diberitakan sebelumnya, Manajemen Konstruksi (MK) Pengembang Proyek Gedung Tulip RSUD dr Soekardjo Tahap II, Nanang Nurjamil sempat berang dengan apa yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya yang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) tanpa memberi kabar kepada pihaknya.

“Padahal kan yang lebih tahu soal proyek Gedung Tulip ini kan adalah kami, sebagai MK dan pengembangnya. Kenapa malah Sidak dan memunculkan 19 item kesimpulan masalah,” tegas Nanang kepada radartasikmalaya.com, Rabu (3/7).

Baca Juga : MK Sesalkan RSUD Sudah Gunakan Gedung Tulip Sebelum Diserahterimakan

Nanang pun mengupas berbagai masalah yang ditudingkan para dewan dalam 19 item hasil kesimpulan Sidak mereka pada Senin Lalu (1/7). “Yang tahu kondisi di lapangan itu adalah kami. Jangan ngawur (asal ngomong, Red) dewan itu. Ini kan jadi pertanyaan kami ada apa sebenarnya dengan dewan,” tanyanya.

Walaupun demikian, dia kukuh menolak apa yang ditudingkan para wakil rakyat itu. “Pokoknya kami siap dipertemukan dengan para dewan untuk menjelaskan 19 poin itu. Karena bagi saya pribadi selama saya benar, saya akan mempertahankan hal itu dan tak akan takut jika dibawa ke ranah hukum,” terangnya.

Dia mencontohkan salah satu yang ditudingkan dewan. Seperti tak ada mesin bor air. “Kenyatannya itu ada kok. Lalu katanya tak ada izin untuk mengebor airnya? lah kan kedalaman bor untuk airnya hanya 75 meter. Kalau lebih dari 75 meter baru harus ada izinnya,” bebernya.

Jelas dia, pokoknya apa yang ditudingkan dewan dalam Sidak beberapa hari lalu itu tidak benar. “Karena para dewan hanya melihatnya secara kasat mata saja. Padahal apa yang dituduhkan mereka itu tidak ada dalam gambar dan RAB kontrak kerja kami,” jelasnya.

Tukas dia, pihaknya juga mengawasi kinerja pengembang berdasarkan kontrak kerja di RAB dan gambarnya. “Nya sok tahu saya kalau yang tidak ada di RAB diada-adakan. Saya menolak apa yang dituduhkan pihak DPRD dan RSUD. Apalagi dewan mendesak PUPR harus berani memblacklist pengembang. Tak segampang itu dong,” tukasnya. (rez)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.