Kisruh Pasar Rakyat Jangan Sampai Tak Tuntas

21
Firgiawan / Radar Tasikmalaya BAHAS PASAR RAKYAT. Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya bersama Dinas KUMKM Perindag dan Bagian Ekonomi Setda mengevaluasi pembangunan Pasar Rakyat Kamis (10/1).

INDIHIANG – Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemkot mengumpulkan segenap stakeholder agar bermusyawarah dengan Forum Warga Kudang Kaler. Itu penting agar persoalan Pasar Rakyat Awipari segera tuntas.

“Kami meminta supaya secepatnya seluruh stakeholder terkait bisa membahas dan duduk bersama dengan Forum Warga Kudang Kaler. Supaya ketika pasar beroperasi tidak membawa masalah, apalagi semakin liar,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Saffa usai Evaluasi Pembangunan Pasar Awipari di ruang rapat pimpinan, Kamis (10/1).

Dia menyayangkan ketika pembangunan pasar tradisional tersebut sudah klir dari sisi administrasi, dokumen dan lain sebagainya, malah terganjal aspek sosial. Padahal spirit awal pembangunan pasar tradisional dalam upaya menggeliatkan ekonomi masyarakat kecil.

“Oke tuntutan warga dari sisi penamaan pasar, kan bisa diusulkan untuk diubah. Kemudian terkait sosialisasi yang diharapkan warga, tinggal ke depannya saja sosialisasikan mekanisme pemanfaatan pasarnya. Tak usah lagi ulas ke belakang,” paparnya.

Ichwan menekankan supaya Dinas KUMKM Perindag berhati-hati saat mengakomodasi warga yang berminat mengisi pasar.

Dinas KUMKM juga harus memprioritaskan warga Pasar Munding yang saat ini berjumlah sekitar 32 orang. “Pengisiannya harus diperhatikan supaya tidak kembali menjadi persoalan. Kita tekankan itu,” tegas politisi PBB ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menjelaskan pembangunan Pasar Rakyat di Cibeureum atas dasar percepatan penyerapan bantuan dari pusat. Itu setelah alokasi dana untuk rehabilitasi Pasar Pancasila tidak terserap, kemudian dialihkan membangun pasar di eks terminal Awipari.

“Maka ini konsekuensi yang harus diambil. Pasti, sosialisasi tidak terperhatikan karena Pemkot kebut penyerapan. Sekarang tinggal bagaimana Pemkot mengambil sikap,” ungkap Dede.

Kepala Dinas KUMKM Perindag H M Firmansyah mengakui terkait penamaan pasar pihaknya baru menyadari adanya pemekaran wilayah ketika penamaan pasar sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Hanya, hal tersebut masih bisa diusulkan untuk diubah.

“Kami juga baru ngeh pada saat akan melakukan perubahan dari AJB (akta jual beli, Red) ke sertifikat,” terangnya.

Mulanya, kata dia, setelah pembangunan selesai pihaknya akan melaksanakan revisi nomenklatur terlebih dahulu. Itu supaya, penamaan pasar bisa disesuaikan kondisi faktual hari ini, atau bisa dinamakan lebih general dengan nama Pasar Rakyat Cibeureum. “Namun, masyarakat lebih dulu punya persepsi, bahwa penamaan Pasar Awipari tersebut tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga,” keluhnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi untuk merespons keinginan masyarakat. Kemudian bersama-sama masyarakat mencari sosialisasi supaya tidak ada lagi hal yang dipersoalkan di kemudian hari.

“Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih menunggu surat dari masyarakat. Mereka mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota,” ujarnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.