Kisruh Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tasik, Begini Kata KMRT..

2558
0
Arief Rahman Hakim

BUNGURSARI – Tanggapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya, berkaitan dugaan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Proyek Jalur Lingkar Utara menuai respons.

Presiden Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Arief Rahman Hakim mengatakan bagaimana pihaknya tidak menduga adanya penyusunan amdal Lingkar Utara (Lingtar) double, sebab ketika dokumen pertama yang disusun sejak Tahun 2008, tidak ditindaklanjuti pelaksanaan fisik dan tidak diperbaharui.

Sehingga di Tahun 2016 menyusun kembali dokumen amdalnya dan sampai saat ini terindikasi bermasalah, lantaran izin lingkungan tak kunjung rampung.

“Apalagi, saat audiensi beberapa waktu lalu. DPUPR tidak dapat menunjukkan dokumen pertama. Kemudian, konsultan yang sekarang tidak bisa menjelaskan eksplisit kaitan dokumennya. Ditambah lagi, izin lingkungan tidak selesai-selesai,” tuturnya kepada Radar, Senin (9/11).

Menurutnya, hasil analisis KMRT telak adanya dugaan penggelembungan anggaran untuk kegiatan penyusunan amdal tersebut. Sehingga, pihaknya tidak segan menempuh jalur hukum atas kejanggalan tersebut.

Baca juga : Warga Kabupaten Tasik yang Positif Corona Wajib Nyoblos

“Kita ketahui bersama, saat audiensi itu kondisinya seperti apa. DPRD menyaksikan sendiri, makanya kemarin kami membuat surat laporan,” kata Arief.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah dikirimi surat laporan. Mempercayakan terhadap lembaga tersebut, dalam menindaklanjuti dugaan yang dicurigai para mahasiswa. “Sampai saat ini belum ada respons dan perkembangan apa pun. Kami wait and see, percayakan hal ini terlebih dahulu terhadap APH,” ucapnya.

Baca juga : Warga Kabupaten Tasik yang Positif Corona Wajib Nyoblos

Namun, apabila dalam jangka waktu dua minggu ke depan tak kunjung ada respons atau tindaklanjut konkret. Pihaknya siap menempuh jalur lain, supaya kasus dugaan kedaluarsanya dokumen dan double dokumen amdal diungkap.

“Kami akan pantau perkembangan sampai akhir November ini. Kalau tidak ada follow up, awal Desember kita sudah siapkan langkah-langkah lainnya,” tegas Arief.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya mengaku sudah mengusulkan permohonan pembahasan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) Proyek Lingkar Utara. Sebab, secara prinsip dokumen tersebut sudah final atau selesai dari tahapan penyusunan.

“Nah tindaklanjutnya harus ada pembahasan Komisi Amdal. Kita sudah layangkan permohonan, Alhamdulillah saat ini Komisi Amdal sudah dimiliki Kota Tasikmalaya jadi kita dorong penyedia harus bertanggungjawab sampai selesai izin lingkungannya,” kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Tasikmalaya Sandi Lesmana di kantornya, Rabu Siang (4/11).

Pihaknya tidak bisa memprediksi berapa lama waktu proses perizinan lingkungan benar-benar terbit. Sebab, penyedia jasa yang ia ketahui perusahaannya berasal dari Bandung sudah final tinggal menunggu pembahasan Komisi Amdal. Kala itu, yang membidangi kaitan tersebut masih dijabat Tresno.

“Setahu kami penyusunan dokumennya sampai dengan final, itu sesuai dengan kontrak. Berkaitan sidang amdal yang dilakukan komisi selesainya kapan, itu tidak bisa kita ukur,” ucap Sandi.
Dia mengharapkan ajuan penelaahan amdal terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya segera membuahkan hasil. Sebab, per pekan lalu sebelum libur cuti bersama sudah sampaikan permohonan tersebut.

Menurut Sandi, tidak ada amdal double pada penyusunan dokumen amdal. Adapun kegiatan di Tahun 2008, karena dokumennya dianggap sudah kedaluarsa, serta adanya perpanjangan trase dari semula hanya mencakup Simpang Lanud Wiriadinata sampai dengan Karangresik saja.

“Maka di Tahun 2016 dibuatlah dokumen amdal, karena ada perpanjangan trase sampai Indihiang,” tuturnya.

“Perpanjangan tersebut otomatis nantinya akan mengubah lingkungan. Meski belum ada kegiatan apa-apa ke trase lanjutan itu, dokumen disiapkan untuk mengcover secara keseluruhan,” papar Sandi melanjutkan.

Sandi memaparkan upaya yang dilaksanakan saat ini, diharapkan mendapat respons positif dari berbagai pihak. Mendorong penuntasan Lingkar Utara, yang nantinya menjadi penunjang aksesibilitas Tol Bandung-Tasikmalaya.

“Kita bekerja sekemampuan, bagaimana pelayanan publik berjalan. Kalau pun pekerjaan dilaksanakan, amdalnya menyusul kan kita tempuh juga sudah jauh-jauh hari,” kata dia.

Di tempat yang sama, Kasi Perencanaan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Indra Risdianto menjelaskan kala itu penyusunan Kerangka Acuan (KA) amdal Lingkar Utara memakan waktu satu tahun, dan dinasnya baru menerima dokumen tersebut di tahun 2017.

“Itu pun baru berita acara kesepakatan, buku hasil revisi KA amdalnya, baru kami terima kemarin-kemarin malah,” tuturnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.