Kisruh RSUD Ciamis Vs BPJS Kesehatan, Sekda: Jangan Sampai Ada Pihak Ketiga Bikin Keruh

41
0

Penjabat Sekda Kabupaten Ciamis Toto Marwoto menjelaskan permasalahan antara RSUD Ciamis dengan BPJS Kesehatan harus segera diselesaikan. Semua pihak harus mencari titik temu.

Persoalan tersebut timbul bisa karena sistem ataupun adanya ketidak sesuaian dengan regulasi, maka harus dicari formula jalan keluarnya. “Jangan sampai ada pihak ketiga yang membuat keruh juga,” ujar Toto berpesan.

Pihaknya juga berharap permasalahan kedua belah pihak ini cepat selesai. Terlebih, direksi RSUD Ciamis akan bertemu dengan Deputi Wilayah BPJS Kesehatan untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

“Jika pun tidak selesai kami siap mendampingi sampai ke pusat agar permasalahan ini cepat selesai dan tuntas,” paparnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa akan mengundang BPJS Kesehatan dan RSUD Ciamis.

Rencananya pertemuan akan dilaksanakan hari ini (7/10). Dewan akan meminta penjelasan mengenai persoalan masalah pasien BPJS yang sempat ditolak RSUD Ciamis.

“Pada intinya kami akan pertanyakan yang menjadi persoalan, sehingga dampaknya kepada pasien BPJS menjadi tidak terlayani, karena apa pun persoalannya antara BPJS dan RSUD, jangan sampai pasien menjadi korban,” ucapnya.

Pengurus Wilayah Pemuda PUI Jabar Ikin Rojikin SE juga berharap pihak BPJS atau RSUD harus segera mencari solusi terbaik, jangan sampai kesehatan masyarakat menjadi korban oleh konflik antar dua institusi masalah tersebut.

Kalau ini bukan kali pertama, seharusnya, kata dia, semua stakeholder berbenah dalam tata kelola dan pengawasannya. Jangan sampai ini terulang kembali di kemudian hari.

“Harus dipahami bersama bahwa kesehatan masyarakat itu tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya RSUD dan BPJS,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar Idham Kholid, sebelumnya, menjelaskan ada dua persoalan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Ciamis.

Dua persoalan itu terkait audit pasca klaim yang dilakukan BPJS Kesehatan dan klaim kedaluarsa yang diajukan oleh RSUD Ciamis. Dari sisi pembayaran, yang tidak dibayarkan klaim itu pada Maret 2020, karena kedaluarsa 6 bulan berdasarkan aturan.

Pihak RSUD mengajukan klaim pada 26 September, karena lebih dari 6 bulan maka dalam sistem terkunci sebagai klaim kedaluarsa. Adapun jumlah klaimnya kurang lebih Rp 1,6 miliar untuk bulan Maret saja.

“Maka hal ini yang menjadi permasalahan dari tenaga medis dan dokter di RSUD Ciamis yang mana menyelesaikan dulu audit pasca klaim yang jadi permasalahan komite medik, kemudian menyelesaikan klaim kedaluarsanya,” terang Idham Kholid usai pertemuan dengan Pemkab Ciamis di Ciamis Senin (5/10).

Berdasarkan surat yang datang ke BPJS –dari RSUD Ciamis, kata dia, pihak RSUD melakukan pengembangan aplikasi, sehingga dalam proses input data mengalami permasalahan. Namun yang menjadi masalah itu untuk Maret saja, April tidak masalah. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.