Kisruh SOTK di Kota Banjar Antara Wali Kota & Wakil, Begini Kata Warga

258
0
Tri Pamuji Rudianto Wakil Ketua DPRD Banjar
Tri Pamuji Rudianto Wakil Ketua DPRD Banjar
Loading...

BANJAR – Pengamat pemerintahan Teteng Kusjiadi berharap perseteruan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) rotasi dan mutasi pejabat dihentikan.

“Sudahi pula penempatan SOTK hanya mengandalkan Baperjakat. Ke depan, dengarkan juga apa keinginan rakyat. Dan kalau perlu, rombak kembali itu SOTK yang kemarin baru dilantik, demi kebersamaan dan soliditas wakil wali kota dan wali kota,” kata Teteng, Senin (14/12).

Wakil Ketua DPRD Banjar Tri Pamuji Rudianto mengatakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sudah termaktub dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Dimana diatur bagaimana kewenangan, kewajiban dan larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Termasuk bagaimana menjaga kondusivitas yang notabene kebutuhan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahanya,” kata dia.

Anggota DPRD Banjar H Mujamil juga ikut menanggapi ketidakharmonisan wali kota dan wakilnya. Kata dia, itu harus segera diselesaikan supaya tidak berdampak pada pemerintahan di Kota Banjar.

loading...

“Kalau masalah tentang komunikasi antar wali dan wawali silakan itu mah urusan dapur sebelah, tapi mestinya ada komunikasi karena mangkatnya bareng, ya jalannya bareng. Jangan kelihatan saling sikut. Kalau ada kotoran dikubur jangan ditaruh di pelataran halaman rumah, nanti orang lain melihat dan jadi kelihatan oleh orang lain rapuhnya pemerintah, sehingga orang yang niat jahat gampang cari celah,” kata dia.

Baca juga : Lelang Kendaraan Dinas di Pemkot Banjar Dilakukan Virtual

Aktivis mahasiswa Awwal Muzakki menegaskan apa yang dialami Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana harus menjadi evaluasi bersama. Dia pun berharap itu tidak berlanjut, karena jika dibiarkan maka akan berdampak pada buruknya komunikasi antara dua pucuk pimpinan.

“Memang secara normalnya hendaknya wakil wali kota dilibatkan dalam rotasi mutasi itu sebagai perwujudan dari buah pikiran beliau dalam rangka agar pemerintahan di Kota Banjar berjalan baik dan memberikan berbagai masukan kepada ASN untuk menunjang tugas dan kinerjanya,” kata Awwal.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 BAB 1 Pasal 2 Poin 5 dan 6 dikatakan mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Selanjutnya Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

“Saya tidak mengatakan bahwa mutasi dan rotasi ini syarat kepentingan, akan tetapi sungguh, bahwa tidak mungkin terjadi suatu gejolak bila ada hal-hal yang dipandang perlu diselesaikan dan didiskusikan sehingga menghasilkan keputusan,” katanya.

Pihaknya berharap agar pelaksanaan rotasi dan mutasi ada evaluasi secara besar-besaran. Agar ke depan berjalan dengan baik dalam mewujudkan good government. Seluruh elemen harus dilibatkan sepenuhnya. Khususnya kaum akademisi yang selama ini sama sekali tidak ada sentuhan dari pemerintah.

“Logika sederhananya adalah bagaimana proses mutasi ini diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, sedangkan wakilnya pun tidak dilibatkan. Ini harus menjadi perbaikan karena tidak elok antara wali kota dan wakilnya berseteru,” kata Awwal. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.