Kisruh Tambang Sirtu Galunggung Tasik Dibawa ke Pemprov Jabar

125
0
MUSYAWARAH. Perwakilan masyarakat Kecamatan Padakembang bersama AMPG musyawarah dengan perwakilan CV TRICAN di Kantor Kecamatan Padakembang terkait pertambangan pasir batu Galunggung, Jumat (15/1). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

PADAKEMBANG – Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) bersama tokoh masyarakat menggelar musyawarah dengan Pemerintah Desa/Kecamatan Padakembang serta perwakilan perusahaan tambang CV TRICAN di Kantor Kecamatan Padakembang, Jumat (15/1).

Hasil musyawarah disepakati untuk permasalahan izin usaha pertambangan pasir dan batu (sirtu) Dinding Ari Galunggung di wilayah Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang dibawa ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya hasil musyawarah bersama ini akan terlebih dahulu disampaikan ke Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk kemudian disampaikan ke Dinas ESDM provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti melakukan pengkajian ulang atas izin usaha pertambangan tersebut.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) Denden Anwarul Habibudin menjelaskan, dalam musyawarah menghasilkan tiga poin. Pertama terbukti masyarakat dan tokoh masyarakat tidak setuju adanya pertambangan pasir batu (sirtu) di wilayah Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang.

Baca juga : Pemilik Kursi Terbanyak, Gerindra Kota Tasik Bisa Melenggang ke Bale Kota

loading...

Kedua, ini bentuk kelalaian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari desa sampai instansi terkait yang mengabaikan nilai sosial di masyarakat. Kemudian ketiga dasar perizinan aktivitas pertambangan tersebut terbukti banyak manipulasi data dan cacat hukum.

Pada intinya, tambah dia, sudah disepakati dari hasil pembicaraan melalui musyawarah bersama desa, kecamatan dan pengusaha bahwa izin pertambangan pasir batu di Dinding Ari Galunggung akan dibawa ke Dinas ESDM Provinsi Jabar untuk dikaji ulang.

Sebelum disampaikan ke provinsi, terang dia, hasil musyawarah ini atas dasar audiensi yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan dewan akan disampaikan terlebih dahulu ke Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

“Kita menghormati dan serahkan semuanya kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang perizinan usaha tambang tersebut. Karena wewenang soal pertambangan kini ada di pemerintah provinsi Jabar,” ungkap dia.

Camat Padakembang Dadang Tabroni SH MH mengatakan, pada intinya hasil musyawarah bersama masyarakat desa dan pengusaha sudah disepakati akan dibawa ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. “Iya sebelumnya akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebelum ke provinsi,” papar dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.