Koalisi Pendukung Budi-Yusuf Belum Ambil Sikap, Pascapenahanan Wali Kota Tasik

88
0

CIHIDEUNG – Koalisi partai politik (parpol) pengusung pasangan H Budi Budiman-H Muhamad Yusuf di Pilkada 2017 mengaku masih dirundung nuansa duka. Pasca ditahannya Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2017. Pasangan Budi-Yusuf diusung oleh empat partai politik yakni PPP, Golkar, PKB dan Nasdem.

Untuk itu, para pentolan di parpol koalisi menegaskan belum membahas langkah ke ranah pergantian atau langkah politis selanjutnya, yang akan diambil menyikapi di tahannya orang nomor satu di Kota Tasikmalaya tersebut.

Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya, H Ajat Sudrajat menjelaskan pihaknya baru sebatas rapat di internal fraksi. Terkait rasa empati dan simpati bagi keluarga H Budi Budiman sebagai wali kota. Namun, untuk sikap politis, pihaknya berpegang terhadap aturan yang berlaku.

Baca juga : Ada yang tak Normal dalam Kepemimpinan di Kabupaten Tasik

“Bahwasannya, sejak 2019 ditetapkan tersangka, sampai detik ini status Pak Budi tetap tersangka dan belum meningkat. Beliau masih wali kota, meski non aktif,” kata Ajat kepada Radar, Minggu (15/11).

Menurutnya, di parpol berlambang kakbah pun, jajaran pengurus belum membahas terkait langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan pasca penahanan H Budi. Apalagi, pembahasan secara eksplisit bersama deretan partai koalisi pengusung Budi-Yusuf.

“Di DPC PPP pun kita belum ada pembahasan apa-apa, meski secara kepengurusan sudah undur dari struktur partai, kami tetap rutinkan saja doa bersama supaya beliau dikuatkan, disehatkan dan dilancarkan urusan yang sedang berproses. Toh belum bisa pergantian, karena pemberhentian sekarang sifatnya baru sementara,” papar Ketua Fraksi PPP tersebut.

Selain menjaga sisi etika dalam berpolitik, ia memahami saat ini daerah dalam kondisi masih berduka. Di samping itu, belum dibahasnya berkenaan langkah politis ke depan, roda pemerintahan pun saat ini dikomandoi Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf.

“Kan itu sudah diatur, Plt itu sekarang Pak Wakil (H M Yusuf, Red) yang telah ditugaskan secara resmi, berdasarkan aturan dan juga surat keputusan dari Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.

Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, H Cece Insan Kamil mengaku belum ada komunikasi khusus berkenaan sikap koalisi pasca ditahannya H Budi Budiman beberapa waktu lalu.

Namun, kata dia, komunikasi informal antar parpol di koalisi tetap terjalin harmonis.

“Kita tunggu, bagaimana kelanjutannya seperti apa. Mungkin proses hukum kan ada azas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan. Selain menjaga etika politik, suasana kita semua ketahui sedang berempati, jadi belum bicara ke langkah-langkah selanjutnya,” kata Cece.

Tetapi, lanjut dia, apabila nantinya inkrah diputuskan kemudian diharuskan ada pergantian. Pihaknya menyerahkan terhadap mekanisme dan aturan yang ada, termasuk hasil komunikasi antar parpol di koalisi.

“Kita komunikasikan saja dulu, pertama antar koalisi ending-nya harus seperti apa. Bila perlu kader masing-masing partai siapkan dan ajukan nama yang akan diusulkan. Kalau pun seandainya diperlukan dari eksternal, ya tidak menutup kemungkinan membuka ruang. Tapi itu tunggu nanti saja kalau sudah ada kepastian proses hukum yang sedang dijalani Pak Wali,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya Abdul Haris menuturkan hal serupa. Sejak penahanan H Budi, koalisi belum ada perbincangan khusus mengenai langkah politis yang hendak diambil selanjutnya.

“Kami menunggu saja dan berdoa, supaya pada proses hukum Pak Budi dilancarkan. Itu saja dulu, kalau tahapan lain belum ada, dan kita tidak ingin mendahului hasil putusan KPK seperti apa,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah relawan yang mengekspresikan bentuk simpati dengan berbagai aksi solidaritas. Meski di sisi lain, koalisi sendiri merasakan nuansa duka, tetapi tidak mengungkapkannya dengan berkumpul dan menyatakan suatu sikap.

“Khususnya Nasdem ya prihatin juga, seperti yang disampaikan para relawan. Bahkan mungkin bisa jadi keprihatinan kami lebih mendalam, hanya tak diungkapkan dengan kumpul dan membuat pernyataan. Ya sudah faktanya ini kita terima apa adanya,” papar Haris.

Kalau pun ke depan koalisi harus menentukan sikap, kata Haris, ketika putusan terbit dari inkrah pengadilan. Pihaknya menyerahkan terhadap mekanisme dan aturan yang berlaku, tindak lanjut ketika wali kota harus menanggalkan jabatannya.

“Selama sesuai koridor, mekanisme pemerintahan dan aturan lain yang berkenaan dengan pengisian kekosongan. Kita akan mengikuti saja alurnya seperti apa,” katanya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.