Kolaborasi APBN, BUMN dan Swasta

5

RENCANA Kerja Pemerintah (RKP) 2019 amatlah penting. Itu adalah rencana kerja pada periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Karena itu, RKP maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 akan digunakan sebaik-baiknya untuk mengejar target yang sudah dicanangkan dalam RPJMN itu.

Sepanjang 2014 hingga 2018, beberapa pencapaian target pembangunan sudah berada di posisi yang baik. Dari sisi ketimpangan, rasio gini berhasil diturunkan.

Indeks pembangunan manusia naik. Tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan. Demikian juga tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi single-digit.

Bagaimana pada 2019? RKP 2019 akan difokuskan pada penerapan prinsip money follow program, menajamkan program nasional, memastikan pelaksanaan program, dan menajamkan integrasi sumber pendanaan.

Artinya, RKP ini tidak hanya akan dijalankan dengan APBN. Namun, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi peran BUMN dalam pembangunan serta peran swasta melalui berbagai skema kerja sama pemerintah dan dunia usaha (KPBU).

Misalnya, beberapa proyek di bawah Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan yang akan dikerjakan dengan skema KPBU.

Tema RKP 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Ada lima target nasional. Pertama, fokus pada pembangunan manusia, terutama pengentasan dari kemiskinan dan penyediaan akses paling mendasar bagi masyarakat.

Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan pembangunan kemaritiman. Jadi, target pertama dan kedua ini bertema pemerataan pembangunan. Sebab, pemerintah sangat serius mengurangi ketimpangan.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itu akan dicapai melalui beberapa sektor unggulan. Yakni, pertanian, industri manufaktur, serta pariwisata dan jasa lainnya.

Semua akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui peningkatan ekspor dan investasi.

Selain itu, kita bicara sisi suplai, tenaga kerja di sektor-sektor unggulan harus ditingkatkan. Itu akan dicapai melalui vokasi.

Namun, tidak hanya di sekolah, tetapi juga pelatihan atau balai latihan kerja (BLK). Kita juga harus masuk pada inovasi iptek untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Untuk energi, kita akan terus mengejar target penyediaan listrik bagi seluruh warga Indonesia dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan.

Untuk pangan, kita dorong peningkatan produksi serta distribusi. Dengan demikian, tidak ada lagi kenaikan volatile food yang bisa mengancam target pengendalian inflasi.

Untuk sumber daya air, salah satu upaya awal adalah memperbaiki kondisi Sungai Citarum. Hal itu akan di perluas ke sumber daya air lainnya.

Target nasional kelima adalah stabilitas keamanan nasional dan menyukseskan pemilu. Ini menjadi agenda penting bagi kehidupan demokrasi negara kita.

Hal lain yang perlu disampaikan adalah rencana program bantuan sosial. Untuk 2019, bantuan pangan nontunai akan diperluas sampai 15,6 juta penerima, tentu dengan memperhatikan akurasi data serta persiapannya di lapangan.

Untuk program keluarga harapan (PKH), akan ada peningkatan indeks bantuan hampir dua kali lipat. Dari sebelumnya indeks bantuan tunainya 9 persen menjadi 16 persen dari total pengeluaran keluarga penerima.

Itu diperlukan karena kami ingin keluarga penerima bisa cepat ke luar dari kemiskinan. Atau, mereka yang sudah keluar dari kemiskinan, tapi masih di taraf hampir miskin, nanti tidak jatuh lagi ke bawah garis kemiskinan.

Selain itu, untuk kelompok rentan miskin, kami berharap dana desa, kredit usaha rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PMN) di bawah Kementerian BUMN bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk menjaga agar kelompok rentan miskin tersebut tidak turun lagi menjadi miskin.

Di bidang kesehatan, pemerintah akan terus berupaya mengurangi stunting. Di bidang perumahan, pemerintah bakal berfokus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Terkait dengan pendanaan pembangunan, APBN akan tetap menjadi instrumen utama, tapi kami perluas variasi pendanaannya.

Sebagai upaya mengejar tercapainya lima target prioritas nasional, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran secara khusus.

Misalnya, untuk prioritas nasional pembangunan manusia, kami alokasikan Rp 185 triliun. Lalu, untuk target pengurangan kesenjangan antarwilayah, disediakan dana Rp 50 triliun.

Berikutnya, untuk memastikan tercapainya nilai tambah pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kami alokasikan Rp 23 triliun. Untuk ketahanan energi, pangan dan air, dialokasikan dana Rp 44 triliun.

Terakhir, dianggarkan dana Rp 64 triliun untuk target stabilitas nasional. (Penjelasan menteri PPN/kepala Bappenas saat pemaparan Nota Keuangan dan RAPBN 2019/ken/c5/agm)

*) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.