Komisi I Dorong Pemkot Ungkap Kasus SP Honorer

305
0
RAPAT. Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas memimpin rapat bersama Komisi I dan kepala BKPPD Kota Banjar Supratman di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Banjar Senin (9/4). Rapat tersebut membahas tentang kasus dugaan pemalsuan SP honorer. (Cecep herdi / radartasikmalaya.com)

BANJAR – Komisi I DPRD Kota Banjar mengundang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar Supratman di ruang rapat komisi Senin (9/4).

Pertemuan itu untuk mendengar penjelasan dan klarifikasi terkait nama institusi BKPPD yang dicatut namanya dalam surat perintah (SP) honorer palsu.

Dalam pertemuan itu Supratman menerangkan bahwa nama BKPPD telah dicatut oleh pelaku. Pelaku memalsukan tanda tangan dan nama salah satu pegawai di BKPPD, yakni Tono Hartono. Selain itu, nomor surat dalam SP honorer itu juga palsu.

Cap BKPPD serta NIP yang dibubuhkan di bawah nama Tono Hartono juga merupakan NIP kepala BKPPD namun nomor terakhirnya tidak sesuai dengan NIP Supratman.

“Kalau dilihat dari tata naskahnya, praduga saya ini pelaku bukan orang yang profesional karena SP honorer yang ia (pelaku, Red) buat banyak yang keliru. Saya tidak bisa mengatakan ini ada aktor intelektualnya atau tidak,” kata Supratman saat memberi penjelasan di hadapan beberapa anggota Komisi I DPRD Kota Banjar kemarin.

Ia menerangkan dirinya telah menghadap dan melaporkan kasus ini kepada Plt Wali Kota Banjar drg Darmadji Prawirasetia. BKPPD, diakuinya, saat ini secara internal sudah memberikan laporan tertulis kepada kepala daerah.

“Tadi pagi (kemarin) baru saya laporan secara tertulis kepada wali kota. Untuk investigasi itu kewenangannya Inspektorat. Kecuali wali kota menugaskan,” kata Supratman.

Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan imbauan kepada OPD dan masyarakat terkait aturan yang sudah tidak memperbolehkan lagi adanya penerimaan tenaga honorer.

“Kami sudah nge-share juga ke OPD, melakukan pertemuan dengan HMI dan Reskrim Polres Banjar. Sekarang keputusanya di tangan plt wali kota,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas mengatakan akan mendukung OPD terkait untuk melakukan klarifikasi lanjutan, baik secara hukum ataupun tidak secara hukum.

“Kami akam support, baik pun secara hukum supaya kasus ini tidak terulang kembali kedepannya,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar Budi Kusmono berpendapat bahwa kasus ini sudah mencoreng nama baik Pemerintah Kota Banjar. Ia meminta eksekutif dan kepala daerah serius menangani kasus ini secara internal.

“Tindakan cerdas dari pemerintah kota yang akan kita tunggu, jika dibiarkan kejadian ini akan terulang lagi. Kami akan mengawasi terus kasus ini sampai tuntas,” katanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Banjar Bambang Prayogi menanggapi permasalah tersebut menyangkut dua kasus hukum. Pertama penipuan. Kedua pemalsuan.

“Persoalan ini adalah pencatutan nama Pak Tono dan pencemaran nama baik Pemerintah Kota Banjar. Persoalannya menurut saya sekelumit di situ saja dan tidak melebar kemana-mana. Penipuan terjadi antara pelaku dan para korban. Kalau pemalsuan jelas suratnya yang dipalsukan dengan mencatut nama BKPPD dan Tono Hartono. Menurut saya pelakunya ya harus di proses hukum,” jelasnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.