Komisi I DPRD Kota Banjar Batal Bahas Polemik Rotasi Pejabat

123
0
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.

BANJAR – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar mengaku tak jadi meminta penjelasan soal polemik rotasi mutasi dan promosi pejabat dalam rapat mitra kerja yang digelar Senin (7/9). Komisi I DPRD fokus membahas rencana kerja BKPPD tahun 2021.

“Tadi (kemarin, Red) tidak sempat menanyakan, lupa. Karena itu kan diluar sistem, diluar pembahasan kita soal rapat kerja tadi. Coba langsung konfirmasi ke BKPPD saja ya, itu kan ranahnya BKPPD. Maaf saya tidak bisa menjawab penjelasan soal polemik yang terjadi itu,” katanya kemarin.

Sebelumnya, dia menyatakan siap dan akan meminta penjelasan soal polemik rotasi tersebut kepada BKPPD. “Ya nanti saat rapat mitra kerja kita tanyakan, kita mina penjelasan. Dan akan saya sampaikan ke publik hasil penjelasan itu,” kata dia pada wawancara sebelum rapat mitra kerja.

Kepala BKPPD Kota Banjar Kaswad mengaku tidak memberikan penjelasan apa-apa kepada Komisi I DPRD Kota Banjar terkait polemik rotasi yang terjadi. Sebab pertemuan hanya berfokus pada rapat KUA PPAS untuk APBD murni 2021. “Tidak ada penjelasan soal itu (rotasi pegawai, Red). Komisi I hanya menanyakan rencana kerja tahun 2021 saja,” kata Kaswad.

Pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi menyayangkan hal itu. Kata Sidik, lembaga perwakilan masyarakat harusnya menjadi jembatan supaya polemik rotasi tidak semakin berkembang. Minimal, kata dia, ada solusi yang bisa diambil atas persoalan yang terjadi.

“Persoalan rotasi mutasi ini kan bukan menjadi rahasia lagi, ketidaksesuaian promosi jabatan ASN harus dievaluasi dan ke depan dalam pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi harus mengedepankan aturan dibanding kedekatan pejabat dengan pemangku kebijakan. Kehadiran DPRD diperlukan untuk memulihkan sistem,” ujarnya seraya mengatakan imbas dari tidak tepatnya rotasi mutasi akan berpengaruh pada capaian program-program pemerintah, termasuk pelayanan dan kebijakan.

Baca juga : Pasien Positif Corona di Kota Banjar Nambah 1 Orang dari Desa Raharja

Sementara Ketua Baperjakat Kota Banjar Ade Setiana tetap mengatakan rotasi yang dilaksanakan Pemkot Banjar terhadap ASN sudah sesuai dengan aturan terutama Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Jadi tidak ada pejabat yang melangkahi pejabat lainnya yang pangkatnya lebih tinggi.

“Sudah saya konfirmasi ke BKD, tidak ada polemik dan tidak ada pejabat yang melangkahi pejabat lainnya. Semua berjalan dengan lancar dan wajar,” kata Ade. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.