Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah, Syarat untuk Open Bidding

Komisi I Dukung Iwan Jadi Sekda

27

SINGAPARNA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi menganggap Dr H Iwan Saputra paling realistis menjadi pejabat atau sekretaris daerah (sekda) definitif sekali pun. Hal itu dilihat dari pengalaman dan kapasitasnya sebagai ASN senior.

Walaupun Iwan lebih layak, kata dia, bukan berarti pejabat lainnya seperti Moch Zen, Iin Aminudin, Ahmad Muksin dan Roni tidak baik. Tapi, dari sisi pengalaman dan kemampuannya lebih unggul dari yang lainnya. “Saya yakin Iwan Saputra itu, kalau ikut open bidding atau seleksi terbuka pengisian jabatan sekda akan unggul dibanding yang lainnya,” ungkapnya kepada Radar, Senin (15/4).

Bicara pengalaman, kata dia, Iwan sudah paling lengkap. Dia sudah pernah di Bappeda, keuangan dan sekarang pengawasan. Termasuk latar belakang pendidikannya pun sudah doktor pada bidang ilmu administrasi.

“Walaupun sudah paket komplet, tapi harus ada pembuktian juga dalam open bidding supaya terhindar dari penilaian yang subjektif,” katanya.

Walau demikian, Basuki menegaskan pernyataannya ini tidak subjektif. Namun, melihat dari realita dan kondisi birokrasi pemerintahan saat ini. “Saya ingin siapa pun yang akan menjadi sekda itu betul-betul atas pertimbangan profesionalitas, artinya mampu mengangkat permasalahan yang sedang terjadi di pemerintahan daerah,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Badan (Sekban) BKD Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sumanang MSi menjelaskan mekanisme sebelum pengisian sekda definitif, pihaknya akan mengangkat dulu pejabat sekda. Di mana, posisi penjabat ini di atas dari Plh dan Plt.

“Status pejabat sekda, melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas pokok sehari-hari sekda definitif. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS, pejabat sekda ini kewenangannya sama dengan definitif tetapi dibatasi oleh waktu, bisa menjabat sampai dua atau tiga bulan,” jelasnya.

Terang dia, pengisian pejabat sekda ini ditunjuk langsung oleh Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Hal itu dilakukan dalam rangka pra syarat persiapan pelaksanaan open bidding atau seleksi terbuka sekda definitif. “Siapa namanya tetap harus dikonsulitasikan dulu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dalam penunjukannya, kata dia, tetap melihat dari track record pejabat yang akan dipilih. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Untuk itu tahapan pengisian pejabat sekda belum ada instruksi dari pimpinan. Karena mungkin masih konsentrasi dalam Pemilu 2019, mungkin setelah pemilu mulai penunjukan pejabat sekda. Termasuk masih menunggu proses inkrah kasus Abdul Kodir,” pungkasnya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.