Komisi I Dukung Perjuangan KTSI

10

CIAMIS – Komisi I DPRD Kabupaten Ciamis mendukung perjuangan Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) yang menuntut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan jaminan kesejahteraan.

Anggota Komisi I DPRD Ciamis H Tito Achmad SH menilai keberadaan tenaga sukwan telah banyak membantu pemerintah. Namun, pemerintah daerah (pemda) tidak bisa berbuat banyak berkaitan dengan aturan pengangkatan CPNS. Karena, merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Semoga perjuangan mereka bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Karena kami tidak punya kewenangan bila menyangkut masalah PNS,” ungkap Tito kepada Radar, Senin (8/10) siang.

Menurut Tito, bila tenaga honorer itu mogok kerja maka bisa berdampak pada lumpuhnya sistem pemerintahan. Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap tenaga sukwan. Apalagi para honorer yang sudah berusia tua, pastinya punya tanggungan biaya hidup yang besar. Sedangkan upah yang didapatnya selama mengabdi sangat kecil. “Mereka itu ingin memperbaiki nasibnya. Salah satunya jadi PNS agar mendapatkan penghasilan yang layak untuk masa tuanya,” ucapnya.

Tuntutan-tuntutan para tenaga sukwan itu, kata Tito, tidak lain untuk memperbaiki masalah ekonomi. Makanya berbagai upaya terus dilakukan. Baik dengan cara audiensi, maupun unjuk rasa. “Kami mendoakan semoga mereka bisa berhasil dalam memperjuangkan nasibnya,” jelas dia.

Anggota Komisi 1 DPRD lainnya Sopwan Ismail SPsi juga mendukung upaya honorer K2 untuk mendesak pemerintah membuat regulasi yang pro honorer. Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekitar satu juta lebih honorer bisa diangkat jadi PNS. Hal tersebut bisa dilakukan lagi oleh pemerintahan saat ini. “Saya kira masa tidak mampu pemerintah mengangkat honorer jadi PNS,” ungkapnya.

Menurut dia, Kabupaten Ciamis sendiri membutuhkan 4.000 PNS. Pasalnya, sudah banyak yang pensiun dan meninggal dunia. Sedangkan kuotanya hanya 250 orang. Angka ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Terlebih tidak ada pengangkatan untuk honorer. “Saya berharap pemerintah ada kebijakan yang berpihak kepada para honorer,” tutur Sopwan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.