Komisi I Minta Anggaran Pilkades Dikaji Ulang

45

SINGAPARNA – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai anggaran untuk biaya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sebesar Rp 15 juta terlalu sedikit. Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Biaya pelaksanaan pilkades ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi alokasinya harus benar-benar cukup untuk menyelenggarakan pelaksanaannya hingga tuntas,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman SE MM kepada Radar, Senin (6/5).

Komisi I meminta pemerintah daerah melakukan kajian ulang soal anggaran pilkades serentak. Karena, alokasi 15 juta itu sangat jauh dari cukup untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa. “Penentuan anggarannya harus disesuaikan dengan kondisi desa,” paparnya.

Jelas dia, jumlah penduduk dan luas desa di kabupaten tidak sama. Sehingga, ketika melaksanakan pilkades pun kebutuhan anggarannya tidak sama. Kalau anggarannya disamakan semuanya, untuk desa yang jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya luas akan kerepotan dengan anggaran Rp 15 juta.

“Kami khawatir dengan jumlah anggaran sebesar itu akan membuat desa keteteran untuk menutupi kebutuhan belanja perlengkapan pilkades. Mulai dari surat suara, kotak dan bilik suara termasuk honor panitia serta pelantikan,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I Dr Basuki Rahmat MSi meminta pemerintah daerah mencontoh Pemkab Bogor dalam mengalokasikan anggaran pilkades. “Kami pernah melakukan kunjungan kerja ke Bogor terkait besaran anggaran pilkades. Jadi sistemnya berdasarkan indeks kebutuhan per pemilih di satu desa. Setiap warga (pemilih) dihitung kebutuhannya sebesar Rp 8.000. Jika dirata-ratakan setiap desa Rp 40-50 juta,” jelasnya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.