Komisi II Diminta Fokus, PDAM Tasik Harus Berani Rampingkan Pegawai

124
0

SINGAPARNA – Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya memang sudah memanggil PDAM Tirta Sukapura untuk rapat kerja membahas berbagai persoalan.

Namun, sikap Komisi II dinilai Aktivis 96, Dadi Abidarda tidak fokus bahkan cenderung atau seolah pengalihan isu yang sedang ramai saat ini.

Baca juga : Cegah Corona, ASN di Jamanis Tasik Diminta Bantu RT Siaga

“Saya heran dan tanda tanya besar kenapa pemanggilan PDAM oleh Komisi II hampa dan loncat permasalahan menjadi kepada persoalan Plt dirut, padahal yang saya pertanyakan soal rasio pegawai dan mengacu kepada Peraturan Direksi PDAM.

Harusnya Komisi II ini fokus dalam permasalahan yang sedang dipersoalkan,” ujarnya kepada Radar, Rabu (5/8).

Harusnya, kata dia, PDAM bisa mengejar seperti apa rasio pegawai itu dan kenapa bisa terjadi overload ketika mengacu kepada Peraturan Direksi PDAM Tirta Sukapura.

“Harus dikejar sampai ke akarnya, kenapa bisa terjadi overload. Kemudian saya juga meminta direksi sebelumnya yang baru habis masa jabatannya angkat bicara soal kelebihan pegawai ini. Karena hemat saya ini adalah tanggung jawab mereka,” katanya, menjelaskan.

Terpisah, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik SH mengatakan, pihaknya melakukan kajian hukum terkait Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

Dalam aturan tersebut tidak ada pasal yang mengatur kaitan dengan kepegawaian tapi secara substantif ada tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

“Menurut hemat saya, kaitan dengan kepegawaian PDAM atau BUMD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Jadi pernyataan baik Plt dirut PDAM atau Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tasikmalaya sangat membingungkan dan tidak nyambung,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, apa yang disampaikan Plt dirut itu sangat keliru, karena seharusnya yang mengatur kepegawaian adalah peraturan direksi.

“Jadi sangat jelas ini ada overload pegawai dan PDAM harus mengacu kepada peraturan direksi yang mengatur secara teknis dan turunan peraturan di atasnya,” ujarnya.

Baca juga : Iwan-Iip Dapat SK dari Golkar untuk Maju di Pilkada Kabupaten Tasik

Kemudian, kata dia, PDAM harus segera bertindak tegas menyikapi persoalan kelebihan pegawai yang tak sebanding dengan jumlah pelanggan. Karena, aturan itu juga mempertimbangkan antara pelanggan dengan jumlah pegawai, sehingga tidak terjadi beban.

“Ya harus segera dirampingkan dong kalau kelebihan pegawai,” katanya. (yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.