Komisi II Minta Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Tasik Diganti

222
0
RAPAT KERJA. Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja dengan PDAM Tirta Sukapura, Senin (3/8). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

KOMISI II DPRD menggelar rapat kerja dengan jajaran Direksi PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Senin (3/8).

Mereka menyoroti posisi Plt dirut dan proses tahapan penjaringan calon direksi PDAM dan rasio pegawai.

Baca juga : Kampus UBSI Tasik Cetak StartUp Baru

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hakim Zaman mengatakan, penjelasan dari PDAM soal rasio pegawai berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep-Mendagri) Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

“Direksi PDAM mengklaim jumlah 283 pegawai sudah sesuai aturan dan mengacu kepada aturan tersebut. Akan tetapi, ketika ada hal-hal yang di dalam Permendagri tersebut dilanggar, kita akan evaluasi ulang,” terang Hakim kepada Radar di Ruang Rapat Komisi II.

Hakim melanjutkan, soal masalah jumlah pegawai, PDAM juga menyampaikan bahwa beban kerja PDAM cukup tinggi dengan laba kotor untuk pemerintah daerah hanya 6,3 persen.

Loading...

Sementara, lanjut dia, sisanya 93 persen habis oleh biaya operasional perusahaan PDAM yang di dalamnya ada beban untuk membayar biaya pegawai.

“Kami juga akan meminta datanya nanti ke PDAM, perhitungan beban operasional perusahaan termasuk pengeluaran untuk pegawai tersebut seperti apa dari PDAM pada rapat lanjutan nanti,” ungkap dia.

Akan tetapi, kata dia, jika seandainya beban operasional PDAM itu sangat terbebani oleh jumlah karyawan, walaupun masih sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, Komisi II akan tetap mengharuskan PDAM untuk mengevaluasi kaitan dengan jumlah tersebut.

Kemudian, kata dia, dengan status jabatan Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Ika Dahlika, Komisi II mempertanyakannya.

Walaupun di dalam aturan Permendagri, ketua Dewan Pengawas merangkap sebagai Plt Dirut PDAM memang betul.

“Akan tetapi ketua dewan pengawas dan Plt Dirut PDAM itu menurut Permendagri harus dari pejabat birokrasi atau pejabat daerah dari pemerintah daerah dalam hal ini kepala Bagian Ekonomi,” terang dia.

Sementara itu, jelas dia, yang bersangkutan atau Ika Dahlika yang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas PDAM dan Plt Dirut PDAM per 1 Juli sudah pensiun, maka dengan bersamaan status pejabat daerahnya itu sudah lepas atau hilang.

“Sehingga sesuai aturan, karena per 1 Juli sudah pensiun, maka jabatan yang disandang Ibu Ika Dahlika menurut kami tidak sah kalau masih menjabat sebagai ketua dewan pengawas dan Plt,” ungkap Hakim.

Komisi II akan mengeluarkan keputusan secara kelembagaan dalam bentuk nota komisi untuk segera mengganti Plt Dirut PDAM karena ada aturan yang bertabrakan.

“Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh Plt Dirut PDAM itu adalah illegal. Sejak pensiun awal Juli lalu. Artinya tidak mempunyai kekuatan hukum,” terang dia.

Adapun soal kaitan dengan penjaringan calon direksi PDAM, tambah Hakim, Komisi II mendapatkan penjelasan dari panitia seleksi (Pansel) bahwa sudah masuk ke tahap seleksi uji kelayakan calon.

“Menurut informasi, dari 11 orang calon direksi PDAM yang mengikuti seleksi, sudah terpilih menjadi lima orang. Komisi II meminta kepada pansel untuk mempublikasikan lima nama tersebut ke publik beserta dengan nilainya,” kata dia.

Alasannya, lanjut dia, selain keterbukaan informasi publik, agar keputusan apapun yang diambil pemerintah daerah kaitan dengan hasil penjaringan direksi PDAM harus sesuai dengan nilai tersebut.

“Kami minta dalam Minggu ini harus keluar pengumuman lima nama calon direksi PDAM tersebut, sebelum ada penunjukan dan dipilih oleh bupati. Jangan sampai ada urusan politis dibawa-bawa,” tambah dia.

Komisi II pun meminta agar kelima calon direksi PDAM mempunyai rencana kerja, target yang jelas ke depannya membawa PDAM seperti apa. Jangan sampai orang yang tidak mempunyai rencana bisa diangkat.

“Harus ada kontrak kerja dengan pemerintahan daerah, PAD harus ditingkatkan jangan kurang dari 10 persen. Termasuk bisa menyelesaikan masalah kebocoran pipa, tunggakan konsumen dan pelayanan,” kata dia.

Anggota Komisi II Asep Muslim menambahkan, soal posisi jabatan Plt Dirut PDAM Ika Dahlika saat ini tidak sah, secara aturan apalagi sudah pensiun terhitung sejak awal Juli lalu.

“Saya minta bupati mengevaluasi soal jabatan Plt Dirut PDAM ini, yang sudah pensiun sebagai ASN atau pejabat di daerah. Karena diduga ada aturan yang dilanggar,” papar dia.

Asep melihat ada konsekuensi hukum dan melanggar aturan, artinya selama satu bulan Juli ini harus dievaluasi apa saja keputusan dan kebijakan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Plt Dirut PDAM.

“Konsekuensi hukumnya adalah semua hal kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Plt Dirut PDAM per Juli ini itu illegal semua,” ungkap dia.

Untuk sanksinya, tambah dia, bisa saja semua fasilitas yang diberikan kepada Plt Dirut PDAM dicabut dan dikembalikan kepada negara baik tunjangan gaji dan fasilitas lainnya.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Tasikmalaya Heri Bimantoro Ruslan SH MH mengatakan, soal Plt Dirut PDAM mengacu kepada surat keputusan bupati.

“Di dalamnya disebutkan masa kerja Plt Dirut PDAM sampai dengan direksi definitif dilantik,” ungkap dia.

Adapun soal rekomendasi dari Komisi II untuk mempublikasikan lima nama calon direksi PDAM terpilih, Heri mengaku akan melaporkan terlebih dahulu membahasnya dengan pansel dan menyampaikan kepada pimpinan.

Baca juga : Gaya KPU Kabupaten Tasik, Ngaronda Sambil Sosialisasikan Pilkada

Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Ika Dahlika saat ditanya soal status jabatannya sebagai ketua Dewan Pengawas merangkap Plt Dirut PDAM Tirta Sukapura yang disoal Komisi II enggan berkomentar.

“No comment, intinya kita berjalan menganut ke SK Bupati, bahwa jabatan Plt PDAM sampai dengan terpilihnya direksi baru definitif, maka jabatan Plt berakhir dengan sendirinya, iya saya sudah pensiun dari ASN, kurang dari sebulan lalu,” ungkap dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.