Komisi II Tak Sepakat Kenaikan Tarif Parkir

84
0
MEMIMPIN. Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi memimpin rapat pembahasan kenaikan tarif parkir di ruang rapat, Jumat (3/1). FIRGIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
MEMIMPIN. Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi memimpin rapat pembahasan kenaikan tarif parkir di ruang rapat, Jumat (3/1). FIRGIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

INDIHIANG – Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya mengaku tidak sepakat terkait kenaikan tarif parkir pada awal tahun ini. Pasalnya, selain memberatkan masyarakat, kenaikan tarif pun bukan solusi dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami akan undang Dishub untuk mengklarifikasi, alasan apa saja yang mendorong menaikan tarif dengan signifikan,” ujar Ketua Komisi II Andi Warsandi usai rapat internal di DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (3/1).

Menurutnya, meski kenaikan tarif dengan dasar hukum menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 59 Tahun 2019, ini tetap merupakan diskresi pemkot, dalam hal ini wali kota. Eloknya ketika menggulirkan kebijakan yang sangat berdampak terhadap kepentingan masyarakat, DPRD diajak diskusi untuk memberi sumbangsih saran.

“Sebab, kami memandang masih dimungkinkan PAD tetap tercapai melebihi target 2019 melalui upaya pembenahan pengelolaan parkirnya. Seperti menginventarisasi ruang potensi parkir yang belum tergali (bukan dengan menaikan tarif, Red),” kata dia, menjelaskan.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus mendapatkan keluhan dari masyarakat soal tingginya kenaikan tarif parkir. Maka dari itu, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan yang diagendakan pada Selasa (7/1).

“Harapannya usai rapat nanti bisa menjadi upaya tarif baru tersebut dikaji kembali. Memang kaitan perwalkot itu tidak harus komunikasi dengan kami, tapi karena menyangkut urusan hajat hidup orang banyak bagusnya komunikasi dulu,” ujarnya.

“Kita sedang kaji bagaimana memaksimalkan pendapatan di sektor parkir, sekarang tarif malah sudah naik duluan. Padahal kajian kami untuk menawarkan opsi-opsi varian upaya dalam mengelola parkir lebih baik dan peningkatan PAD tercapai,” sambung Andi.

Rapat yang dihadiri Sekretaris Komisi II Eki Wijaya, Murjani, Aceng, Ing Rijal, Tjahja Wandawa tersebut berlangsung cukup pelik. Para wakil rakyat tersebut menganalisa kemungkinan pendapatan tetap naik, meski tidak memberlakukan penyesuaian tarif.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Murjani menjelaskan di tahun ini pendapatan sektor parkir terbilang kecil, hanya di angka Rp 2,1 miliar. Namun, opsi dalam menaikan capaian PAD tidak mesti dengan menaikan tarif.

“Saya kira kalau cuma dengan naikan tarif, itu tidak kreatif. Harusnya cara penggalian potensinya yang diubah tidak cukup menggunakan metode 2 atau 3 tahun lalu, kebijakan jangan sampai membebani masyarakat,” keluhnya.

Dia menganalisa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, tercatat 227.213 kendaraan roda dua berpelat Kota Tasikmalaya, roda empat sebanyak 30.392. Apabila diasumsikan pertumbuhannya 7 sampai 9 persen, total kendaraan roda dua saat ini mencapai 248 ribu unit dan roda empat 38 ribu unit.

“Misalnya satu kendaraan saja, parkir satu kali per bulan, potensi bisa mencapai Rp 5.396.412.000, itu bruto belum cost operasional dan apabila dirata-ratakan satu kendaraan parkir satu bulan sekali,” katanya.

Kemudian, kata Murjani, banyak masyarakat atau pengunjung dari luar daerah yang berkegiatan di Kota Tasikmalaya dan menggunakan ruas jalan untuk parkir, baik hari biasa apalagi ketika musim libur.

“Saya lihat dinas terkait belum lakukan evaluasi, sebab yang harus diperbaiki manajerial dalam pengelolaannya serta membuka potensi yang belum tergarap,” kata Murjani. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.