Komisi III Minta Kaji Ulang Rotasi Pejabat Pemkot Banjar

160
0
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.

BANJAR – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Sudarsono menyikapi polemik rotasi mutasi dan promosi pejabat. Politisi Partai Golkar ini meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengevaluasi kembali hasil rotasi yang digelar pada Senin (24/8) tersebut.

“Saya ingin menyikapi soal rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemkot Banjar terhadap pejabat ASN. Berkaitan dengan rotasi dan mutasi tersebut, ke depan harus ada perbaikan karena kepegawaian tidak mengikuti daftar urut kepangkatan (DUK), sehingga banyak terjadi kejanggalan di lapangan,” pinta Sudarsono kepada Baperjakat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar, Selasa (1/9).

Baperjakat tingkat kota harus mengkaji ulang atas kebijakan yang sudah diputuskan dalam merotasi dan mengangkat pegawai. Jangan sampai, dampak dari keputusan itu malah mengganggu kinerja dalam melayani masyarakat.

“Maka untuk itu perlu dikaji ulang oleh Baperjakat agar proses rotasi dan mutasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan kinerja yang baik,” tegasnya.

Baca juga : Lagi, 1 Santri di Kota Banjar Positif Covid-19, Warga Asal Jakarta

Ketua Baperjakat Kota Banjar Ade Setiana membantah jika rotasi mutasi pejabat melanggar aturan. Dirinya pun telah mengkroscek ke BKPPD Banjar.

Loading...

“Tidak ada yang melangkahi pangkat 3D. ASN yang dimaksud itu 3C naik menjadi kabid karena kinerjanya juga baik. Saya sudah pastikan tidak ada pejabat dengan pangkat 3C melangkahi 3D,” jawab Ade.

Semua pejabat yang dirotasi mutasi maupun dipromosikan tidak melanggar aturan dan juga sudah sesuai daftar urur kepangkatan (DUK). “Semua berjalan berdasarkan aturan dan hasil analisa Baperjakat. Jadi tidak ada masalah sebetulnya,” kata dia. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.