Komisi IV Kaji Aturan LGBT

115
0

Pencegahan Harus Dimulai dari Lingkungan Keluarga
SINGAPARNA – Aksi freeze mob menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang dilakukan puluhan pelajar SMA, santri, masyarakat dan aliansi peduli anak bangsa di Gedung Bupati (Gebu) Tasikmalaya Minggu (31/12) mendapat respons dari Komisi IV DPRD, Selasa (2/1).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST mengatakan akan mengkaji persoalan LGBT yang sudah meresahkan masyarakat itu. Terutama berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah (perda). “Ya kita lihat dulu. Harus dikaji dulu undang-undang di atasnya. Kalau kita membuat peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Ami saat dihubungi Radar melalui panggilan telepon kemarin.
Menurut Ami, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 284, 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kejahatan terhadap kesusilaan atau tentang zina dan hubungan sejenis agar dipidanakan membuat aturan secara spesifik untuk LGBT tidak ada.
Jadi MK menolak mengadili gugatan kasus LGBT dalam artian bukan melegalkannya. Tidak ada aturan spesifik melarang perilaku LGBT. “Apakah turunan dari undang-undang yang mengatur kejahatan terhadap kesusilaan bisa diimplementasikan untuk mengatur perda tentang LGBT atau tidaknya nanti kita kaji dulu,” paparnya.
Menurut Ami, perilaku LGBT salah satu fenomena sosial yang meresahkan masyarakat. Kemunculannya bisa dari masalah di keluarga. LGBT bisa menjadi fenomena gunung es yang memang diakui atau tidak keberadaannya sudah banyak.
Tapi khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, kata Ami, fenomena LGBT kemungkinan belum terlalu banyak. Kalau di Kota Tasikmalaya mungkin saja sudah banyak. “Tapi kita harus prepare dan persiapan mencegah LGBT dengan diawali dari muatan pendidikan keluarga,” jelasnya.
Menurut dia, penguatan pendidikan karakter dan agama terhadap remaja harus diperkuat kembali agar moralitasnya bisa berkembang baik.
Termasuk pendidikan dari lingkungan keluarga harus digalakan untuk mencegah LGBT.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto mengatakan LGBT ini mampu dicegah kalau saja dari lingkungan keluarga mampu memahami secara utuh tentang karakter anak. “Maka pemahaman dan pendidikan di keluarga itu sebagai langkah strategis yang cukup tangguh untuk menanggulangi LGBT sejak dini,” paparnya.
Masalah sosial seperti LGBT ini, kata dia, biasanya muncul dari persoalan keluarga. Ada masalah yang tidak tuntas atau dipecahkan. Sehingga membuat karakter orang menjadi tidak karuan. “Jadi pangkal persoalan jika ada fenomena LGBT ini, orang tua dari awal tidak memahami karakter anak secara utuh,” paparnya.
Kemudian, kata Ato, sampai hari ini pemerintah pusat kecolongan. Sudah seharusnya peraturan pemerintah itu bisa mengatur tentang LGBT sampai detail. “LGBT ini mengarah ke persoalan yang dianggap jauh dan menyimpang dari nilai dan norma agama,” ujarnya.
Jadi salah satu upaya awal untuk mencegah penyebaran LGBT ini bisa dimulai dengan peraturan daerah. Sehingga pemerintah daerah bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti fenomena LGBT ini. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.