Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke Dewan Kehormatan

12

Jakarta – Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Rote Ndao (Ronda) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kedua lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Ronda ini dilaporkan ke DKPP sejak 15 September lalu dengan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran karena diakomodirnya 37 orang calon legislatif (Caleg).

Padahal ke-37 orang caleg itu diduga tidak memenuhi syarat formal untuk diakomodir saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September lalu oleh pihak KPU.

Pasca dilaporkannya kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu ke DKPP, berkas-berkas laporan baru dilengkapi oleh pelapor, Endang Sidin dan dinyatakan lengkap oleh pihak DKPP pada 10 Oktober.

Ini dibuktikan dengan diterimanya surat tanda terima dokumen yang dikeluarkan DKPP Nomor 01-09/X/PP.01/2018, tanggal 9 Oktober 2018.

Dengan demikian maka saat ini pihak DKPP sementara mengagendakan waktu untuk dikakukan sidang DKPP untuk pihak KPU dan Bawaslh Kabupaten Rote Ndao.

Pihak-pihak yang dilaporkan ke DKPP yakni Hofra Anakay, Lukas D. Saudale, Olens D. Ndoen, Cristian Daepanie dan Jorhans Maak (komisioner KPU Kabupaten Ronda) serta Tarsis Toumeluk, Hasan Selolong dan Demsy Toulasik (Komisioner Bawaslu Kabupaten Ronda).

Pelapor, Endang Sidin kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (11/10) mengaku, dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Rote Ndao nekad melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao ke DKPP karena diduga mengakomodir 37 dari Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

Padahal, ke-37 orang Caleg yang sudah diakomodir itu tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan namanya dalam DCT.

“Saya sebagai masyarakat Kabupaten Rote Ndao sampai nekad melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao ke DKPP karena memang ada banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh kedua penyelenggara Pemilu itu. Apa yang diputuskan justru tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jelas karena jika dibiarkan maka akan berdampak pada pesta demokrasi yang hasilnya juga diragukan,” ujar Endang.

Masih menurut dia, kuat dugaan pihak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan tugasnya tidak sesuai dengan PKPU Nomor 20/2018 dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap KPU Kabupaten Rote Ndao.

“Sebelumnya, saya sudah menyangah ke-37 orang Caleg setelah nama-nama mereka diakomodir dalam DCS DPRD Kabupaten Rote Ndao. Sanggahan saya saat itu diterima langsung oleh pihak KPUD Kabupaten Rote Ndao. Atas dasar itulah maka setelah penetapan DCT maka saya harus laporkan KPU dam Bawaslu Rote Ndao ke DKPP,” kata warga Kabupaten Rote Ndao ini.

Tak lupa, dirinya juga membeberkan salah satu dugaan pelanggaran seperti adanya surat keterangan dari pihak Kejari Kabupaten Rote Ndao yang menyatakan bahwa salah satu Caleg atas nama Alfred Saudila bukan merupakan mantan narapidana.

Hal yang sama juga dilakukan pihak Polres Rote Ndao yang mengeluarkan SKCK bahwa yang bersangkutan bukan mantan narapidana.

Namun faktanya justru berbeda karena diduga yang bersangkutan merupakan mantan narapidana karena diduga melanggar Pasal 303 tentang judi dan divonis 3 bulan penjara. (gat/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.