Kompak Minta Penjelasan Izin Mal

146
0
Istimewa MENJELASKAN. Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf memimpin pertemuan dengan Komunitas Pemerhati Kebijakan (Kompak) di ruang rapat Wakil Wali Kota Kamis (16/5). Dia didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hadi Riyadi (kiri) dan Kadishub Aay Zaini Dahlan ATD MM.

BUNGURSARI – Komunitas Pemerhati Kebijakan (Kompak), Kamis (16/5), melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Mereka mempertanyakan mekanisme perizinan pusat perbelanjaan di Simpang Rancabango.

Koordinator Kompak Ais Rais menyebut Pemkot telah lebih awal menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB), izin operasional, termasuk sertifikat layak fungsi (SLF) dari dinas terkait. Padahal, sejatinya, izin-izin tersebut harus didasari pra syarat perizinan yang wajib dipenuhi sebelumnya oleh pemohon.

“Apakah sudah lengkap atau belum, termasuk analisis dampak lingkungan dan lalu lintasnya sampai saat ini menurut informasi belum disetujui Provinsi Jawa Barat,” tuturnya di sela audiensi.

Apalagi, kata dia, saat ini telah beredar di masyarakat berkaitan Berita Acara Rapat Pembahasan Pembangunan Kompleks Pusat Perbelanjaan (Transmart Kota Tasikmalaya) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, per tanggal 23 April 2019.

“Yang jadi kejanggalan bagi kami, mengapa Pemkot menerbitkan izin untuk perusahaan tersebut sementara pra syarat untuk penerbitan izin belum dipenuhi alias persyaratannya belum lengkap? Apalagi berita acara pembahasan saja baru selesai 23 April lalu (2019),” ujar Ais.

Jika melihat isi berita acara evaluasi amdal lalin, kata Ais, pihak perusahaan harus berpikir dua kali melanjutkan proses pengoperasian mal. Karena, sejumlah poin yang tercantum dalam berita acara tersebut dipandang sulit untuk dipenuhi.

Adapun poin-poin yang harus dilaksanakan perusahaan, kata Ais, berdasarkan berita acara tersebut, yaitu membuat akses keluar melalui jalur alternatif, pemasangan fasilitas lalin dilaksanakan sebelum beroperasi, penyediaan jembatan penyeberangan orang (JPO) hingga memasang CCTV dan poin lainnya.

“Sementara, Pemkot berdalih meski amdal lalin belum disetujui pemerintah provinsi, atas adanya surat pernyataan kesanggupan dari pihak perusahaan dalam memenuhi saran atau rekomendasi teknis,” jelasnya melanjutkan.

Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf meminta agar dicari solusi terbaik dari persoalan itu. Dia menginstruksikan jajarannya agar menindaklanjuti permasalahan tersebut hingga tidak berlarut-larut.

“Ini harus dicari solusinya, jangan sampai melarut,” singkatnya usai audiensi.

Kepala Dinas Perhubungan H Aay Zaini Dahlan ATD MM mengatakan sebetulnya perusahaan bukan belum mengantongi amdal lalin. Hanya, apa yang menjadi rekomendasi yang tertuang dalam dokumen amdal lalin tersebut belum dilaksanakan oleh pihak pengelola mal. “Seperti menyediakan jembatan penyeberangan orang, membuat jalur akses keluar lewat pintu belakang, CCTV untuk memantau arus lalu lintas dan poin lainnya,” terang dia.

Aay menegaskan persoalan tersebut bukan semata tanggungjawab Dishub melainkan melibatkan peran instansi lain.

“Untuk penyediaan atau im­plementasi saran dan reko­men­dasi teknis, bukan dari kita saja. Tapi ada pihak lain yang bertanggungjawab juga,” ujarnya.

Sementara itu Store General Manager Transmart Tasikmalaya Anang Cahyanto saat dikonfirmasi via telepon tadi malam soal audiensi Kompak dengan Pemkot, belum merespons. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.