Komunikasi Eksekutif-Legislatif di Kabupaten Tasik Dinilai Buruk

552
0

BUPATI Tasikmalaya periode 2001-2006 dan 2006-2011 Dr H Tatang Farhanul Hakim MPd menilai tidak rasionalnya anggaran pengadaan alat studio dan kendaraan dinas yang dipublikasikan oleh Pansus LKPJ Bupati Tasikmalaya 2019 menandakan buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

“Saya punya kesan komunikasi politik antara eksekutif dalam hal ini bupati dengan dewan mandek, nyaris tidak saling memahami fungsi peran keduanya,” ujarnya kepada Radar, Senin (27/4).

Baca juga : Sehari Diisolasi, PDP di Kota Tasik Meninggal

Menurut Tatang, dengan kondisi seperti ini pemerintahan tidak menunjukkan lembaga kesatuan dan keutuhan antara DPRD dengan eksekutif.

“Masa LKPJ 2019 lalu, dewan dulu tidak tahu apa-apa. Baru ketahuan sekarang, beli mobil dan motor, alat audio yang harga atau anggarannya mencapai miliaran rupiah, tidak rasional kan,” ujar dia.

Tatang melihat kondisi di Kabupaten Tasikmalaya saat ini sangat memprihatinkan. Bagaimana arogansi bupati, anggaran tanpa sepengetahuan dewan, apapun belanja bupati dewan seharusnya tahu.

“Jangan sampai arah pengalokasian anggaran ini lebih kepada sekadar kepentingan politik,” tambah dia.

Baca juga : Banjarsari Ciamis jadi Zona Merah, 1 ABG Warganya Positif Corona Sepulang Belajar di Kota Tasik

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengungkapkan, pihaknya saat ini menunggu laporan hasil kajian pansus terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019.

“Di akhir April ini insyaallah laporan-laporan dari pansus tersebut akan di paripur­nakan oleh DPRD,” kata dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.