KONI Kota Tasik Bukan Pengepul Anggaran Cabor & Jangan Cuma Bahas Kandidat

42
0
Ist KOMPAK. Pengurus PBSI Kota Tasikmalaya saat menggelar musyawarah kerja (musker) di Jalan Mangin Selasa siang (29/12).
Loading...

BUNGURSARI – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) KONI Kota Tasikmalaya, diharapkan tidak sebatas menentukan figur pimpinan baru. Melainkan adanya evaluasi secara fundamental di kepengurusan KONI Kota Tasikmalaya.

Ketua PBSI Kota Tasikmalaya, Zenzen Jaenudin mengatakan dalam musyawarah kerja (musker) cabang olahraga (cabor) PBSI tersebut, dibahas kaitan rencana pemilihan ketua baru KONI pas­ca ES ter­sandung persoalan hukum.

Pihaknya yang me­miliki hak suara dalam Musor­kotlub, meng­ingin­kan pe­milihan tak hanya bicara faktor figur saja, tetapi membahas sis­tem, me­kanisme dan men­diagnosa persoalan krusial se­benarnya di tubuh wa­dah fasilitasi olahraga tersebut.

Baca juga : Ditagih Utang, Pengusaha ATK di Cimuncang Kota Tasik Bunuh Diri

“Sebab, ketika pim­pinannya terkena masalah, bukan seolah pengurus lain tidak ada pertanggungjawaban. Karena mereka yang menjabat sebagai pengurus, punya otoritas,” kata Zenzen usai Musyawarah Kerja PBSI Kota Tasikmalaya di Jalan Mangin, Selasa (29/12).

Loading...

Dia mengilustrasikan ketika anatomi penyakit dalam tubuh salah didiagnosa, otomatis obat yang diberikan pun tidak akan pernah ampuh untuk mengobati. Artinya PBSI berpendapat, perlunya diagnosa dan evaluasi serius di tubuh KONI sendiri, supaya persoalan serupa tidak terulang.

“Sehingga peranannya mendorong prestasi keolahragaan daerah bisa terwujud. Jangan seolah ada tidaknya KONI tidak ada pengaruh, programnya harus jelas, memang fungsinya cuma pengepul anggaran untuk cabor?,” selorohnya.

PBSI yang abstain pada Musorkot di awal tahun lalu, bukan tidak tertarik dengan wacana penentuan pemimpin baru KONI. Sebab, pihaknya sedari awal menyadari ada yang tidak transparan dari sistem dan tata kelola KONI.

“Misalnya begini, mekanisme organisasi, penentuan program, penganggaran plafon dan prioritas anggaran itu seperti apa ditentukannya? Kan harusnya dirumuskan bersama dengan para cabor. Lah kemarin makanya kita abstain karena hal-hal seperti itu tidak pernah jelas,” keluh pria yang hobi bersepeda itu.

Zenzen menjelaskan pimpinan KONI saat ini yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), tentunya bukan lantaran tidak terjadi apa-apa.

Kemudian, lanjut dia, hal itu pun tidak merupakan tanggungjawab pimpinan saja, lantaran organisasi tersebut merupakan kolektif kolegial, yang diisi para delegasi yang memiliki fungsi pengawasan satu sama lain.

“Termasuk, dalam konteks moral dan etis, harusnya pengurus hari ini juga mem­per­tanggungjawabkan secara konstitusional, terhadap cabor dan berujung ke masyarakat. Sebab, uang yang dikelola adalah anggaran daerah,” papar Zenzen.

“Jadi pengurus lama pun harus bertanggungjawab, menyampaikan ke publik minimal ke cabor. Jangan kita tahu anggaran itu bagaimana-bagaimana setelah ada kejadian, harusnya tiap ganti tahun melalui RAT dijelaskan,” sambung dia.

Dia khawatir siapa pun pimpinan nanti hasil daripada Musorkotlub, ketika sistem diinternalnya tidak dievaluasi akan sama saja. Bahkan, pengurusan baru dikhawatirkan harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang bukan tanggungannya.

“Kita mendukung siapa pun tatkala ada orientasi untuk perbaikan. Tapi kalau figur yang akan memimpin juga tidak tahu persoalannya itu yang krusial di sebelah mana, maka akan repot juga. Kita pesimis ada perubahan signifikan,” keluh Zenzen yang juga Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya itu
Dia menganalisa selama ini anggaran pembinaan prestasi per tahun bagi cabor hanya Rp 15 jutaan saja.

Sementara di tahun-tahun sebelumnya hanya Rp 7 jutaan. Otomatis, akan berat menuntut prestasi terhadap cabor ketika biaya yang dikucurkan nilainya pas-pasan pun tidak.

“Jadi dari sekian miliar itu, kalau kita kalkulasi, distribusi ke cabor dibawah Rp 800 jutaan. Ini yang diurus siapa? cabor apa pengurus,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PBSI Kota Tasikmalaya Epi Mulyana me­nam­bahkan da­lam rapat ter­sebut pihaknya me­lakukan pe­nyelarasan pro­gram kerja ca­bor di Tahun 2021. Selain PBSI melakukan pem­benahan ad­ministrasi or­ganisasi da­ri setiap per­kum­pul­an bulutangkis (PB) atau klub dan evaluasi program kerja selama 2020.

“Kita ketahui di 2020 ini banyak kalender event yang dibatalkan baik di skala lokal, regional, nasional bahkan internasional. Maka kita meminta klub berlatih seperti biasa dengan protokol kesehatan,” kata dia.(igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.