Konsesi Habis, Tarif Jalan Tol Bisa Saja Digratiskan

98
0

JAKARTA – Negara Malaysia berencana akan menggratiskan tarif jalan tol. Indonesia pun sangat memungkinkan bisa seperti Negeri Jiran.

Namun Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan jalan tol tidak mungkin untuk digratiskan. Mengingat pengelolaan tol yang dilakukan BUMN menggunakan konsep konsesi. Ini diberikan untuk pengganti biaya investasi yang sudah dilakukan untuk pembangunannya.

“BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa dong (gratis),” ujar Rini di Jakarta, Selasa (26/2).

Lantas apakah setelah masa konsesi habis dan selanjutnya jalan tol bisa digratiskan? Rini bilang bahwa itu ada di kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, kata Rini, jika konsesi habis maka aset negara harus dikembalikan ke pemerintah.

“Semuanya regulasinya ada di Kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagi investor, yang bertanggung jawab membangun, mendapat konsesi. Dalam aturan semua itu ditentukan oleh Kementerian PUPR,” ucap Rini.

Pengamat Ekonomi Suroto mengatakan jalan tol merupakan konsep BOT (Build Operate Transfer). Ada banyak jalan tol yang harusnya sudah diserahkan ke pemerintah karena sudah selesai dan mereka para investornya sudah lama untung.

Menurut Suroto, setiap ganti pemerintahan selalu diperpanjang dalam pengelolaannya. Juga selama ini pemerintah tidak pernah membuka data ke publik sebetulnya berapa jalan tol di-BOT kan dari total pemasukan yang ada, payback periodenya sudah tercapai atau belum.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa gratiskan tol yang sudah lama. Itu kan fasilitas publik bukan privat. Bukan juga untuk dibisniskan,” jelas Suroto.

Suroto juga mendesak pemerintah membuka data ke publik siapa saja investor dan bagaimana skema dan bunyi konsesinya.

“Informasi ini penting, agar masyarakat tidak menjadi bulan-bulanan penentuan tarif. Yang tidak jelas ujungnya sampai kapan harus bayar,” tegas Suroto.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan jika konsesi telah habis maka jalan tol harus dikembalikan kepada negara sehingga menggratiskan jalan tol.

“Konsesi kan ada batas waktu maksimumnya. Kalau batas waktu konsesi habis jalan itu harus dikembalikan kepada negara sebagai jalan publik alias gratis,” tukas Tulus Abadi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebelumnya berencana menggratiskan beberapa ruas jalan tol di negaranya. Hal ini salah satu janjinya selama kampanye beberapa waktu lalu.

Ada empat jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.(din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.