Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.3%

7.2%

70.4%

Kontribusi Besar, Insentif Honorer Tasik Rp300 Ribu Sebulan

827
1
DISKUSI. Sejumlah pegiat dan tokoh pendidikan menghadiri diskusi Warkop di RM Baraya Sunda Jumat Siang (14/8).

TASIK – Sejumlah pegiat komunitas dan tokoh pendidikan mendorong adanya kebijakan untuk menghargai guru honorer.

Sebab, peren mereka selama ini terbilang penting dalam mengcover kekurangan jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca juga : Bea Cukai Tasik Beri Fasilitas KITE IKM untuk 6 Perusahaan

Inisiator Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan (Warkop) Tasikmalaya, Ashmansyah Timutiah mengatakan pihaknya prihatin dengan kesejahteraan guru honorer.

Maka, para pegiat tergerak mendiskusikan persoalan tersebut supaya membuahkan solusi dan rekomendasi bagi pemerintah.

“Diharapkan hasil diskusi ini bisa menjadi input terhadap pemerintah dalam menyusun kebijakan,” kata dia di sela diskusi bertema Jalan Kelam Guru Honorer di Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan di Rumah Makan Baraya Sunda, Jumat (14/8).

Pegiat komunitas yang akrab disapa Acong itu mengatakan, pihaknya tidak hanya menyelenggarakan diskusi saja.

Hasil bedah persoalan itu akan ditindaklanjuti melalui advokasi. Salah satunya meminta public hearing terhadap pemerintah.

“Nanti kita akan audiensikan ke DPRD membahas soal ini, ketika pemerintah berencana menyusun Perda berkaitan pendidikan,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam bersyukur adanya inisiasi dari elemen pegiat dan praktisi pendidikan dalam menyuarakan dorongan, bagi tenaga honorer di sekolah.

Ia mengakui nasib guru honorer sampai saat ini masih perlu diperhatikan bersama.

“Baik oleh Pemkot pun DPRD, honorer itu patut diperhatikan, dihargai dan diberikan apresiasi atas jasa mereka,” harap Dede.

Ia menceritakan keberadaan guru honorer di Kota Resik jumlahnya signifikan, mencapai 1.150 orang. Sementara, kebutuhan guru honorer hanya di angka 850 orang saja.

“Nah mereka dapat insentif bervariasi tergantung kemampuan dari sekolah. Rata-rata Rp 300 sampai 500 ribu saja perbulan,” ucapnya.

“Ini perlu diperhatikan sebab mereka turut serta berkontribusi menyiapkan generasi muda di masa mendatang. Bagaimana pendidikan yang diterima anak kita ideal kalau lah pengajarnya juga belum layak dari sisi pendapatan,” sambungnya memaparkan.

Politisi PKS itu berencana membawa hasil diskusi itu ke internal DPRD, supaya bisa mencari solusi. Minimalnya guru honorer bisa mendapat penghasilan sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

“Tenaga honor dinas lain saja bisa, kalau ada goodwill dan dicarikan celah hukumnya diharapkan bisa jadi solusi supaya kesejahteraan mereka diperhatikan,” harap Dede.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Mohammad Dani mengakui selama ini jumlah guru honorer yang ada melebihi jumlah tenaga yang dibutuhkan daerah.

Selain itu, beberapa diantaranya terganjal untuk masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Yang mana kedua syarat itu harus terpenuhi supaya sekolah bisa memberikan insentif melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kami pun apresiasi sejumlah sekolah yang bisa memberikan insentif guru honorer melalui kebijakan bentuk lain diluar BOS,” kata dia.

Baca juga : Kepergok tak Pake Masker, 65 Warga Kota Tasik Disanksi Nyapu Jalan

Dani mengaku pihaknya pun siap mendorong, apabila ada opsi dalam memberikan insentif terhadap guru honorer minimal standar UMK. Namun, tanpa melabrak aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Kita juga ingin mendorong teman-teman yang sudah layak mendapat hak lebih, itu disesuaikan,” ucap Dani. (igi)

loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.