Soal Belum Adanya Pembahasan Raperda APBD Perubahan

Koordinasi Pemkot-DPRD Disorot

2

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Memasuki semester II, eksekutif dan legislatif belum juga membahas rancangan peraturan daerah (raperda) APBD perubahan. Menurut Wakil Ketua I DPRD Kota Banjar Anwar Hartono, ada dua hal yang menghambat kelancaran pembahasan.

Yakni pihak eksekutif telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban wali kota serta belum disampaikannya LHP BPK ke gedung dewan.

“Laporan kerja per­tang­gungjawaban wali kota saja disampaikannya telat. Masuk ke kami (DPRD Kota Banjar, Red) bulan Juli. Harusnya sesuai undang-undang paling lambat disampaikan maksimal enam bulan dari program awal tahun atau dari Januari tahun 2018,” terangnya.

Selain itu, pihaknya pun belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Secara pribadi selaku unsur pimpinan saya belum menerima apalagi anggota. Untuk membahas anggaran itu kan yang menjadi dasarnya ya LHP BPK ini,” kata dia Rabu (22/8)

Menurutnya, kewenangan DPRD harus dihargai. Jangan sampai ketika ada keterlambatan terkait pembahasan raperda, pihaknya menjadi sorotan dan dikait-kaitkan dengan kinerja.

“Kami mau membahas apa kalau materinya tidak ada,” ungkapnya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar H Mujamil mengatakan target penetapan pembahasan anggaran perubahan tahun 2018 pada Sepetember.

“Nanti harus dilihat dulu, tapi kalau tidak salah target pembahasannya bulan September,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengajak legislatif bersama-sama menyegerakan pembahasan sebanyak 17 target perda, termasuk raperda APBD perubahan.

Melihat fakta belum disahkannya anggaran perubahan 2018, pemerhati pemerintah Sidik Firmadi MIP menduga ada koordinasi atau komunikasi yang buruk antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjar.

Seharusnya, kata dia, sebagai dua lembaga yang sama-sama memiliki kepentingan untuk membangun Kota Banjar yang lebih baik, harus mampu bekerja sama dan bersinergi agar setiap tahapan dalam proses pembahasan rancangan APBD perubahan berjalan dengan lancar.

“Bila rancangan APBD perubahan Kota Banjar tahun 2018 tidak kunjung dibahas dan disahkan, maka ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan. Pertama berkaitan dengan pembangunan yang ada di Kota Banjar. Seperti kita ketahui dalam perubahan APBD tentunya telah ada poin-poin perubahan belanja daerah, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik lainnya sehingga apabila tidak segera disahkan pasti akan mengganggu serta menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan,” kata akademisi Ilmu Pemerintahan STISIP Bina Putera Kota Banjar itu.

Dampak kedua, lanjut dia, kepentingan dan hak masyarakat akan terancam. Mengapa demikian? Karena masyarakat telah membayar pajak.

Masyarakat juga yang memberikan gaji bagi para pejabat, tapi mereka hanya dipertontonkan kinerja yang buruk antara eksekutif dan legislatif.

“Sebagai bukti misalnya masyarakat Desa Neglasari mengadakan demo. Itu merupakan wujud rasa kecewa dengan kinerja eksekutif maupun legislatif, karena mungkin bisa saja pembangunan jalan desanya dianggarkan dalam APBD perubahan tapi karena tidak segera disahkan maka pembangunannya tertunda,” jelasnya.

Ia berpesan kepada Pemerintah Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar untuk serius dalam bekerja demi kepentingan masyarakat.

“Ingat, mereka semua adalah orang-orang terpilih yang memegang ama­nah rakyat, sehingga gu­nakan amanah tersebut untuk bekerja dengan baik dan serius. Jangan sekali-kali berpikir untuk bermain-main dalam membangun daerah, karena dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin,” ungkapnya. (cep)

loading...