Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.4%

7.3%

70.2%

Korban Banjir Rutin di Sukaresik Tasik Minta Ganti Rugi

75
0
BANJIR. Desan Tanjungsari Kecamatan Suakresi menjadi langganan banjir yang disebabkan luapan air Sungai Citanduy dan Cikidang, beberapa waktu lalu. DOK radar tasikmalaya

SINGAPARNA – Kesiapan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy untuk normalisasi Sungai Citanduy dan Cikidang di Kecamatan Sukaresik tak sejalan dengan harapan masyarakat.

Karena, warga sekitar meminta ada ganti rugi dari lahan, tanaman dan perkebunan yang terkena dampak.

Baca juga : Gelombang Tinggi di Kawasan Pantai Cipatujah Tasikmalaya

Camat Sukaresik Opan Sopian MSi mengatakan, harapan masyarakat tidak sesuai dengan normalisasi sungai yang dilakukan oleh BBWS karena tidak ada jaminan ganti rugi lahan dan tanaman warga.

Karena fakta di lapangan untuk normalisasi dengan menggunakan alat berat dalam pengerukannya hanya beroperasi di pinggir sungai yang dikhawatirkan merusak tanaman warga.

Jelas dia, awalnya muncul ganti rugi dari warga terkait kerusakan lahan dan tanamannya ketika alat berat yang diturunkan BBWS untuk normalisasi Sungai Citanduy. Di mana warga khawatir akan merusak lahan dan tanaman.

“Sebelum ada normalisasi sekitar sebulan lalu pernah ada rapat menindaklanjuti kejadian banjir di Kecamatan Sukaresik,” ujarna.

Kemudian, kata dia, ada kunjungan dari perwakilan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk kunjungan dari Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum ke lokasi banjir Sukaresik.

“Ada kunjungan juga dari BBWS dan BPBD Provinsi Jabar. Kemudian muncul usulan kami atas nama masyarakat dan desa termasuk kecamatan, mengusulkan adanya normalisasi Sungai Citanduy,” ujarnya kepada Radar, Kamis (13/8).

Pada prinsipnya, terang dia, normalisasi ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya luapan air sungai ketika hujan yang mengakibatkan banjir setiap tahun.

Termasuk ada permintaan penyodetan atau pengerukan di lokasi pertemuan antara Sungai Cikidang-Citanduy.

“Nah pada saat keinginan itu disepakati bahwa dari BBWS akan melakukan aksi darurat normalisasi, kalau saya menilainya. Kenapa aksi darurat, karena belum didukung secara penuh dari sisi anggaran, dari informasi BBWS,” kata dia.

Kemungkinan, lanjut dia, anggaran normalisasi ini sementara dari anggaran darurat BBWS bersama BPBD Jabar yang melakukan normalisasi. Kemudian alat berat beku diturunkan untuk pengerukan.

“Nah, dari situlah ada ketidaksesuaian harapan dari masyarakat dan desa. Jadi bukan alat berat atau beku seperti itu yang diharapkan diturunkan. Inginnya beku amfibi atau alat berat yang bisa turun ke sungai tanpa merusak tanaman dan lahan masyarakat di sekitar sungai,” ujarnya.

“Kalau menggunakan alat berat seperti itu, jelas warga sepakat dan normalisasi bisa segera dilaksanakan. Pada intinya masyarakat menghendakinya seperti itu. Namun BBWS belum bisa mengadakan alat berat sesuai harapan,” katanya, menambahkan.

Maka dari itu, kata dia, awalnya sudah ada kesepakatan untuk menggunakan alat berat yang bisa melakukan pengerukan di sungai.

Namun, dua minggu ke belakang BBWS malah mengirim alat berat atau beku yang bisa beroperasi di atas atau badan sungai, sehingga masyarakat khawatir merusak tanaman dan lahan.

Sehingga, kata dia, masyarakat akhirnya mempersilahkan jika BBWS memaksakan dengan menggunakan alat berat atau beku yang beroperasi di atas sungai.

Namun, dengan harapan masyarakat meminta ganti rugi ketika ada lahan atau tanaman yang rusak.

Pada akhirnya, tambah Opan, aksi normalisasi dari BBWS dengan menggunakan alat berat atau beku di atas badan sungai tersebut belum beroperasi, karena ada permintaan ganti rugi dari masyarakat.

“Bahkan alat beratnya ditarik kembali oleh BBWS, karena informasi dari BBWS tidak memiliki slot anggaran untuk ganti rugi. Kalau untuk ganti rugi maka harus masuk proyek strategis nasional, baru ada ganti rugi, itu alasannya,” jelas dia.

Jadi kondisi sampai saat ini, tambah dia, untuk kejelasan normalisasi sungai tidak ada lanjutan dari BBWS. Karena tidak sinkron antara harapan masyarakat dengan BBWS akhirnya terhenti.

“Kami dari kecamatan mendapat informasi bahwa BBWS belum siap menyiapkan pengadaan alatnya dan anggaran ganti rugi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada hujan besar, kalau ada ya dikhawatirkan terjadi banjir lagi seperti sebelumnya,” papar dia.

Dia menambahkan, bahwa perkembangan informasi yang didapatkan pemerintah kecamatan baru tahun 2021 akan ada normalisasi lanjutan dengan anggaran yang tersedia di BBWS, yang sesuai harapan masyarakat.

Baca juga : Air tak Mengalir, Warga Cikeleng Leuwisari Tasik Datangi Kantor PDAM

Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Amas menambahkan, bahwa kondisi masyarakat sesuai yang disampaikan pemerintah kecamatan.

“Ada keinginan ketika normalisasi dilakukan, ketika ada lahan atau tanaman warga yang rusak ada jaminan ganti rugi dari BBWS,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.