Korporasi Tak Dijadikan Tersangka Kasus Suap Meikarta, KPK Bakal Digugat Praperadilan

16

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Adanya pertemuan antara CEO Lippo Group, James Riady dengan Bupati nonaktif Neneng Hassanah Yasin mulai terkuak. Pertemuan kedua belah pihak itu diakui James Riady usai menjalan pemeriksaan di KPK, Rabu (31/10) kemarin.

Namun, James Riady membantah pertemuannya dengan Neneng Hassanah Yasin membahas soal perizinan dan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Siaman menduga pernyataan James Riady yang membantah adalah upaya penyelamatan dirinya dalam dugaan keterlibatan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang kini tengah ditangani KPK.

Dia menegaskan sulit dengan alasan apapun untuk membantah pertemuan antara James Riady dengan Neneng Hassanah Yasin tidak berkaitan untuk membahas soal perizinan dan proyek pembangunan Meikarta.

Apalagi adanya alasan pertemuan itu hanya sekedar menjenguk Neneng usai melahirkan serti yang diungkapkan James Riady.

“sulit membantahnya pertemuan tidak tidak bahas proyek, dari logika saja sulit kita menerimannya, bayangkan orang sekelas James Riady temui Bupati yang baru melahirkan, kira kira masuk akal,” katanya kepada FIN di Jakarta, Kamis (1/11).

Boyamin juga menyoroti soal dana atau anggaran yang digunakan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) untuk menyuap BUpati nonaktif Neneng Hassanah Yasin untuk mempermudah perizinan proyek.

Artinya apakah mungkin anggaran suapitu meruapakan anggaran pribadi milik Billy Sindoro yang kini tenagh mendekam dibalik jeruji besi?

“KPK juga harus Fair dong, anggaran suapnya dari mana, ini harus didalami, jangan dilupakan,” tegasnya.

Dia menegaskan jika memang ditemukan bukti atau fakta yang kuat jika anggaran suap merupakan anggaran yang disiapkan perusahaan, maka kpk bisa juga menjerat Korporasi tidak hanya perorangan.

“kalau ada buktinya duit itu dari perusahaan, barati di situ ada pidana korporasi, jangan didiamkan saja,” tegasnya.

Bahkan, Boyamin yang juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini mengancam KPK jika tidak menetapkan tersangka korporasi akan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“kalau engga berani tersangkakan MAKI akan gugat praperadilan, karena hemat saya fakta anggaran itu pasti disiapkan perusahann,” tutupnya.

Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan

Ada dua hal yang diklarifikasi KPK pada saksi James Riady,pertama tentu terkait dengan dugaan pertemuan dengan Bupati Bekasi.

“Soal peristiwanya tentu saja yang kedua apa yang dibicarakan di sana dan apakah ada atau tidak keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang kami usut saat ini,” katanya.

Dalam pemeriksaan terhadap James itu, kata Febri, KPK juga mendalami soal pendanaan untuk proyek Meikarta tersebut.

”Yang kedua yang juga menjadi perhatian bagi KPK adalah sejauh mana porsi atau posisi dari Lippo Group dalam proyek Meikarta tersebut. sumber-sumber dana kepemilikan yang lainnya seperti apa. Itu yang didalami,” ujarnya.

LAHIRAN 

Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (30/10) Lalu, James mengaku pernah bertemu satu kali dengan Neneng Hassanah pada akhir 2017 lalu.

Namun, pertemuannya tidak untuk membahas proyek Meikarta melainkan menjenguk Bupati Neneg yang baru saja melahirkan .

“Benar saya ada bertemu sekali dengan ibu bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan, saya yang tidak pernah ketemu dengan beliau. Kebetulan saya ada berada di Lippo Cikarang diberi tahu bahwa beliau baru melahirkan,” singkatnya.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

(Lan/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.