Kasus Korupsi Jalan Cising Bisa Berkembang

Korpri Siap Beri Bantuan Hukum Pada PNS Bermasalah

24

SINGAPARNA – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tasikmalaya siap memberikan bantuan hukum kepada tiga PNS aktif; BA, RR dan MM. Ketiganya kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Mereka menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cising).

”Ya kita hormati langkah dan proses hukum yang dilakukan dan diambil oleh Kejati dan tentunya kita semua prihatin dan harus menjadi bahan perhatian langkah-langkah ke depan,” ujar Wakil Ketua Korpri Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra MSi kepada Radar, Rabu (17/7).

“Tentunya kita, akan mencoba berkomunikasi dengan keluarga bersangkutan untuk membantu dan memberikan bantuan hukum. Kita hadapi persoalan ini, termasuk memberikan pendampingan hukum,” ujar Iwan yang juga Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ini.

Adapun soal sanksi atau langkah yang akan diambil oleh Pemkab terkait tiga PNS yang tersangkut hukum, kata Iwan, pihaknya menunggu putusan pengadilan terkait kasus tersebut.

“Intinya kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jawa Barat Abdul Muis Ali mengatakan, status perkara dugaan tindak pidana korupsi itu dalam kegiatan pembangunan jembatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab Tasikmalaya tahun 2017 pada ruas Jalan Cising masih dalam penyidikan.

“Kelima tersangka sengaja kita tahan untuk kepentingan penyidikan lebih mendalam. Walaupun tidak ada niatan dari mereka untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” terang Muis saat dihubungi Radar, Rabu (17/7).

Khusus RR, kata dia, ditahan di Rutan Wanita Sukamiskin, BA dan MM dan DS ditahan di Rutan Kebon Waru. Sedangkan, IP statusnya masih tahanan kota karena mengingat yang bersangkutan mengidap penyakit ginjal harus cuci darah dua kali seminggu.

Muis menambahkan, dalam tahap penyidikan ini, penyidik Kejati masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tersangka atau aktor lain di balik kasus dugaan tindak pidana korupsi Cising.

“Saya kira kalau ada faktanya dalam penyidikan ini, perkara ini bisa berkembang. Intinya, kita selesaikan dulu penyidikan secepatnya supaya segera berkas dapat dilimpahkan ke penuntut umum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,” papar dia.

Setelah itu, nanti dari penyidik kejati, berkas dilimpahkan dulu ke penuntut umum, lalu nanti dari penuntut umum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Bandung.

Adapun dasar perkara kasus ini, ujar Muis, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018.

Adapun kronologi penanganan perkara berawal pada tahun 2017. Saat itu Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan dan proses pembangunan terhadap jembatan pada ruas Jalan Cising Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Berdasarkan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan No: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.265.964.000, namun faktanya yang melaksanakan adalah DS dan IP dengan meminjam perusahaan.

Dalam pelaksanaannya sengaja dibuat tiga kali addendum atau perubahan dengan tujuan mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh RR, sebagai PPK, MM sebagai Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atau Tim Mutual Check MCO persen-100 persen & Addendum, termasuk, dari pihak konsultan pengawas atas persetujuan dari BA sebagai Kepala Dinas PUPR sebagai Penguasa Anggaran (PA).

Berdasarkan laporan hasil observasi dan analisa atau uji forensik dari ahli Ir Edi Santoso MT IPM selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC 100 persen sebesar Rp 4.002.270.000, yang merupakan kerugian negara dalam pekerjaan tersebut.

Laporan atau informasi perkara ini, kata dia, berawal dari masyarakat tanggal 31 Mei 2018 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cising) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dan hasil ekspose atau pemaparan kasus tanggal 13 September 2018.

Kemudian, adanya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-576/Fd.1/09/2018 tanggal 17 September 2018; Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018.

Adapun pasal yang disangkakan, kata dia, yaitu pasal 2, pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, berdasarkan hasil ekspose atau pemaparan penetapan tersangka tanggal 22 April 2019 terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembangunan pada ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017, eksposan sependapat dengan kesimpulan tim penyidik bahwa perkara tersebut ditetapkan tersangka sebagai berikut: BA, selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmaya Tahun 2017, Kemudian RR atau RR selaku PPK, MM selaku tim teknis dan PPHP, DS selaku pengusaha swasta dan IP selaku pengusaha swasta juga. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.