Korupsi Dana Aspirasi TPT Rp 878 Juta, Kades Sukahening Tersangka

699
0
DIGIRING. Kades Sukahening UD digiring petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan penahanan, Selasa (25/6). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

MANGUNREJA – Kepala Desa/Kecamatan Sukahening, UD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana aspirasi anggota dewan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (25/6).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani SH mengatakan, selain UD, FG juga sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditetapkan tersangka kedua kasus penyelewengan dana aspirasi dewan untuk pembangunan tembok penahan tebing (TPT) pada 2017.

Lanjut dia, UD juga sudah dila­kukan penahanan. Karena su­dah terbukti telah melakukan per­buatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara se­besar Rp 878.747.654 dari total ang­garan Rp 2.140.000.000. “FG sudah ditetapkan tersangkanya seminggu lalu pada Selasa 18 Juni,” ujarnya saat ekspose.

Menurut Sri, FG saat statusnya menjadi saksi sudah tiga kali dilakukan pemanggilan. Akan tetapi, tidak memenuhi panggilan tersebut.

Sehingga atas dasar dikeluarkannya surat pemanggilan paksa dan tidak kooperatifnya FG terhadap pemanggilan, maka oleh Kejaksaan ditetapkan statusnya menjadi tersangka. “Minggu depan kita akan panggil dan periksa FG lagi,” paparnya.

Jelas dia, modus FG ini melak­sa­­na­kan pekerjaan sebagai anggota TPK, akan tetapi tidak sesuai mutu atau kualitas pengerjaannya.

“Jadi menurut ahli, mutu dalam pembangunan TPT tersebut sangat kurang, sehingga untuk pembangunan TPT itu merugikan negara sebesar Rp 472.427.654,” ungkapnya.

Loading...

Kata dia, FG juga melakukan potongan dana aspirasi sebesar 30 persen dari total yakni Rp 2,1 miliar. Kemudian FG juga bukan warga asli Desa Sukahening, padahal menurut ketentuan seharusnya yang jadi TPK itu adalah warga dari Desa Sukahening atau Kabupaten Tasikmalaya.

“Itu juga perbuatan melawan hukumnya. Malah orang luar kabupaten, jadi orang Kota Tasikmalaya,” tambahnya.

Sementara modus yang dilakukan UD, tambah dia, dalam hal pembayaran pajak yang kurang atau jumlah rupiahnya itu kurang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 116.820.000.

Kata dia, proses hukum ini nanti akan berkembang setelah melakukan pemeriksaan terhadap FG. Namun, untuk saat ini masih belum mengarah kepada siapa-siapa. Sejauh ini pihaknya masih proses penyidikan, nanti dilihat apakah memungkinkan ada tersangka lain atau tidak.

Tempat yang sama, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Evelyn SH menam­bahkan pasal yang dilanggar kedua tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Junto sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem­ber­antasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana
Termasuk, kata dia, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

“Untuk pasal dua ayat satu ancamannya minimal empat tahun penjara dan pasal tiga minimal satu tahun. Dengan ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara,” pungkasnya.
Sampai saat ini belum ada keterangan soal kasus korupsi dana aspirasi dewan dari kedua tersangka, UD dan FG.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.