Alasan Sakit, Berkaca dari Kasus Anas Maamun

Koruptor Ramai-Ramai Ajukan Grasi

18
0

JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Anas Maamun, dinilai sebagian kalangan sangat klasik, faktor kesehatan. Ini seperti membuka celah bagi para koruptor untuk segera mengajukan grasi dengan alasan yang sama.

”Ini celah. Celah lebar. Semua bisa mengajukan alasan yang sama. Faktor kesehatan. Mengindahkan fakta dan prilaku yang sudah dilakukan oleh koruptor. Bisa jadi, dari kasus Anas Maamun, semua yang ada disel sekarang, ramai-ramai ajukan grasi,” tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) kemarin (29/11).

Semua pihak, sambung dia, sangat menghargai pertimbangan dan keputusan Presiden. Apalagi Grasi itu merupakan hak Presiden untuk diberikan pada siapapun warga negara Indonesia yang terkena hukuman akibat melakukan tindak pidana.

Dimana grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 (1) UU No. 22/2002, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Artinya terbitnya grasi untuk annas maamun yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo itu sudah melalui proses pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung agar Annas Maamun diberikan pengampunan hukum.

”Jadi engak perlulah grasi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi dipermasalahkan apalagi sampai dipolitisasi .Seakan-akan Presiden Joko Widodo tidak pro pemberantasan Korupsi . Namun perlu di selidiki apakah pemberian Grasi kepada Annas Maamun akibat adanya operasi senyap atau pemberian gratifikasi kepada orang lingkaran Istana, sebab kasus Annas Maamun ini bersentuhan dengan pemilik perusahaan kebun Sawit kakap di Riau yang dekat dengan seorang menteri,” ungkapnya.

Arief Poyuono juga menanggapi statement juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Staffsus Presiden bidang Hukum Dini Purwono. ”Lho-lho, kok terkesannya justru buang badan dalam memberikan penjelasannya terkait keluarnya grasi Annas Maamun. Ini juru bicara dan staffsus model apaan bukannya membantu malah seakan persoalan ini diserahkan pada Presiden,” timpal Arief.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akhirnya angkat bicara terkait grasi yang diberikan kepada Anas Maamun. “Dia kan sudah pakai oksigen tiap hari, kemudian sakit-sakitan, dan banyak lagi penyakitnya,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (29/11).

Mahfud mengakui ikut menyampaikan masukan soal grasi tersebut dan dari Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang sama. Nah, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hukum internasional berlaku bahwa bagi terpidana yang sudah berusia lanjut boleh tidak menjalani penahanan.

“Diberi grasi itu tidak menghilangkan tindak pidananya. Dia tetap tindak pidananya, hanya saja diampuni dengan pengurangan hukuman. Selain itu dia, (Anas Maamun, red) yang sudah renta juga menjadi pertimbangan dalam pemberian grasi,” terangnya. (tim/fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.