Kota Tasik Kembali Meraih WTP

256
0
Loading...

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018. Pemkot meraih WTP bersama sembilan kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Penerimaan hasil pemeriksaan BPK diterima langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH serta beberapa pejabat Pemkot Tasikmalaya lainnya di Bandung pada Selasa (28/5).

Adapun daerah lain yang mendapatkan WTP yakni Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, dan Kota Bekasi.

Penyerahan LHP BPK itu merupakan tahap kedua yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 5 Gedung BPK Provinsi Jawa Barat Jalan Moch Toha No 164 Bandung.

KEBERHASILAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menerima LHP BPK atas LKPD TA 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa SST MAcc Ak di Bandung kemarin.

LHP BPK diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa SST MAcc Ak kepada kepala daerah dan ketua DPRD masing-masing daerah.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Loading...

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui atau pun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

APRESIASI. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa SST MAcc Ak menyerahkan LHP BPK atas LKPD TA 2018 dengan opini WTP kepada Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin di Bandung kemarin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian bersama, di antaranya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, pengelolaan rekening yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kecurangan, pengelolaan aset tetap yang masih bermasalah baik secara penatausahaan maupun pemanfaatannya, dan permasalahan pengelolaan PBB P2 yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas.

Permasalahan-permasalahan tersebut tersaji secara lengkap dalam LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern (Buku II) dan LHP BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku III).

Dengan telah diterbitkannya LHP BPK ini, maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Khusus DPRD, jika terdapat kekurangjelasan isi materi LHP dapat mengusulkan pertemuan konsultasi.

Perkembangan TLHP BPK per Maret 2019, tingkat penyelesaian rekomendasi pada 27 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat berkisar di angka 63,16 persen sampai 95,07 persen. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.