Kota Tasik Rawan Ujaran Kebencian

10

BUNGURSARI – Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang rawan penyebaran ujaran kebencian dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).

“Kota Tasik termasuk rawan soal seperti ini (ujaran kebencian dan SARA, Red.). Sudah cukup banyak pengalaman. Maka diharapkan isu atau hoax bisa disikapi dengan arif dan bijak. Jangan mudah terhasut,” ungkap Wakil Wali Kota Tasikmalaya Drs H M Yusuf kepada wartawan usai mendeklarasikan Pemilu Damai di Gedung Serbaguna Bale Kota, Rabu (19/9).

Yusuf meminta masyarakat selalu bertabayun ketika menerima berbagai informasi yang beredar demi menciptakan pesta demokrasi yang damai. Untuk menjaga kondusivitas ini juga dibutuhkan kerja sama antarlembaga yang terlibat. “Kami berharap Pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Semua bisa berkoordinasi dengan baik, penyelenggara, TNI, Polri serta mitra kerja lainnya,” ujar Yusuf.

Yusuf juga menargetkan partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019 tidak kurang dari 81,05 persen yang diraih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. “Semoga masyarakat sadar dalam menyambut pesta demokrasi dalam menentukan calon wakil rakyat dan calon pemimpin negara,” harapnya.

Sementara, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Febri Ma’ruf sudah menyiapkan 3.000 personel gabungan kepolisian, TNI dan lembaga terkait lainnya untuk mengamankan pemilu. “Kami melaksanakan pengamanan ini bersama dengan TNI dan stakeholders terkait,” kata Febry selepas Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 di Bale Kota.

Prioritas pengamanan masih difokuskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagian akan dilakukan di tempat-tempat vital. “Saat ini masih kita data. Kan untuk wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota sebagian kota dan sebagian kabupaten sekitar 2.400 lebih TPS. Ini masih kita tentukan,” jelasnya.

Di tempat berbeda, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya mengingatkan parpol peserta pemilu untuk segera menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK). Laporan tersebut wajib disampaikan satu hari sebelum masa kampanye. Tepatnya, batas akhir penyerahan itu pada Sabtu (22/9). Sebab, pada (23/9) sudah memasuki tahapan kampanye.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya Rino Sundawa Putra menjelaskan apabila parpol tidak menyerahkan LADK sesuai waktunya bisa disanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu sesuai pasal 67 ayat 1.

Peserta pemilu juga wajib me­miliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). “Dalam LADK tersebut harus memuat RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain, serta Nomor Po­kok Wajib Pajak (NPWP) partai politik,” paparnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.