Kota Tasik Siaga Satu DBD

165
0
PAPARAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman memberikan paparan dalam rapat koordinasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular di Hotel Grand Metro Kamis (25/6).
PAPARAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman memberikan paparan dalam rapat koordinasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular di Hotel Grand Metro Kamis (25/6).

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB), terhadap tingginya kasus dan angka kematian disebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Pemkot masih menunggu hasil konsultasi terhadap Provinsi Jawa Barat berkenaan kondisi yang terjadi di Kota Resik.

“Status masih belum kita tetapkan KLB, ini siaga 1,” ujar Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman usai menghadiri rapat konsultasi dan silaturahmi dengan DPRD, Kamis (25/6).

Dia mengakui hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Grand Metro, bahwa kasus dan angka kematian DBD cukup tinggi. Tercatat 672 kasus tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dengan 16 pasien meninggal dunia.

“Harapan kami, masyarakat bisa menjaga dengan masif, seperti kita menanggulangi Covid-19. Kami hari ini (kemarin, Red) juga akan konsultasikan dengan Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Barat kaitan ini,” kata dia.

Baca juga : Begini Kronologi ASN yang Positif Corona Nambah 1 di Kota Tasik

Menurutnya, Pemkot segera membentuk tim sampai level kelurahan, melibatkan Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibmas supaya mengedukasi dan menyosialisasikan pencegahan DBD.

Dia menegaskan semua penyakit sejatinya berujung terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sepertihalnya Covid-19 yang bisa dihindari apabila hal itu dilaksanakan.

“Secara prinsip DBD itu bisa dicegah, tetapi jangan ada keterlambatan penanganan,” ujar Budi.

“Kita akan evaluasi juga puskesmas yang di wilayahnya ada kasus meninggal, itu bisa begitu kenapa. Apakah keterlambatan analisa atau bagaimana, sebab DBD kan perlu dipastikan dengan cek ke laboratorium,” sambung dia.

Budi berharap ketika kesadaran masyarakat bisa menekan risiko DBD, Kota Tasikmalaya tidak dihadapkan dalam dua situasi yang berat. Di tengah konsen menghadapi corona, juga dihadapkan persoalan DBD. “Supaya tidak dihadapkan dua situasi yang berat,” harapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengakui adanya fakta mencengangkan dari kasus DBD.

Pihaknya masih melakukan evaluasi secara menyeluruh berkenaan tingginya kasus yang terjadi dan jumlah pasien meninggal. Sebab, data di lapangan tercatat 11 dari 16 pasien meninggal dunia merupakan anak-anak.

“Mayoritas kasusnya masuk fase lanjut dari DBD, istilahnya DSS. Saat ditangani di fasilitas kesehatan memang kondisinya sudah gawat,” kata Uus.

Penanganan DBD Lambat

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Tasikmalaya Lutfi Abdul Aziz mengatakan tidak hanya Covid-19 yang mengancam nyawa masyarakat. DBD yang saat ini kasusnya tinggi, justru lebih mematikan.

Menurutnya, dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya yang terdata sebanyak 16 jiwa melayang sia-sia akibat DBD.

“Apabila ditambah dengan yang belum terdata, bisa saja lebih dari itu. Ini menandakan Pemkot lambat dalam menangani DBD, mengingat kasus sudah terjadi sejak awal tahun tetapi baru diperbincangkan sekarang,” keluhnya memaparkan.

Baca juga : Gedung Kesenian Kota Tasik Sudah Bisa Digunakan Pertunjukan

Dia beranggapan Covid-19 yang merupakan pandemi global, menjadi alasan padahal keduanya berurusan langsung dengan nyawa. Seharusnya, lanjut Lutfi, Pemkot sudah melakukan pencegahan dengan menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

“Melihat tingkat kematiannya lebih tinggi dari Covid-19. Ketika wabah corona menjangkit 1 orang saja kala itu langsung ditetapkan KLB,” kata dia.

Menurutnya disaat tren kasus kian meningkat, seharusnya Pemkot sudah melakukan pemetaan dan perencanaan. Jangan sebatas pra KLB, ketika belasan nyawa sudah berjatuhan.

“Mau tunggu berapa nyawa terenggut, akibat keleletan Pemkot yang dipimpin wali kota,” tanya Lutfi.

Sebab, lanjut dia, fakta di lapangan sejak awal Tahun 2020 tidak ada upaya pencegahan baik preventif mau pun persuasif berkenaan risiko masyarakat dalam menghadapi DBD.

“Kita tidak lihat adanya penyemprotan masif semacam fogging, atau imbauan pencegahan terhadap masyarakat, Alhasil 16 jiwa melayang dengan sia-sia,” ucapnya.

Pihaknya meminta selain melakukan penanganan Covid-19, Pemkot juga fokus menangani DBD. Sebab, dia menilai hal tersebut sangatlah prioritas mengingat jumlah kematiannya melebihi Covid-19.

“Analisa kami, pelakasanaan PHBS yang secara teknis seperti cuci tangan ini juga menjadi salah satu faktor penyumbang penyakit DBD ketika PHBS ini tidak dibarengi dengan Pola 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur),” analisisnya.

Dia menilai saat ini banyak sekali ketika orang cuci tangan, airnya menggenang baik di ember mau pun selokan yang datar. Sehingga sangat mudah menjadi sarang nyamuk dan tumbuhnya jentik.

“Bisa dicek perkantoran pemerintah atau pun tempat perbelanjaan yang tiba-tiba mengadakan washtafel portable. Nah saluran pembuangannya sudah sesuai tidak?,” keluh dia. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.