Hingga Kini Belum Dilantik, Meski SK Telah Keluar

KPAD Pangandaran Terganjal Anggaran

22

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

PARIGI –  Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Pangandaran sudah resmi dibentuk, melalui SK Bupati Pangandaran Nomor  463 /Kpts  61 -huk / 2018. Namun mereka belum bisa menjalankan fungsinya, karena belum memiliki anggaran.

Plt Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayan Permpuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Pangandaran Nanang mengatakan pihaknya baru mengambil SK KPAD dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran beberapa bulan yang lalu.”Soalnya bagian hukum juga tidak memberitahu kami kalau SK tersebut sudah turun,” ungkapnya kepada Radar saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (31/10).

Tetapi hingga saat ini, pelantikan pengurus KPAD belum juga dilakukan, alasannya karena terkendala soal anggaran. “Saya juga sempat berdiskusi dengan pengurus KPAD, katanya sih anggarannya ada di kesra,  tapi setelah ditanyakan ternyata tidak ada,” ujarnya.
Lanjut dia, peraturan bupati (perbup) terkait KPAD juga sudah ada, tentunya hal ini bisa memudahkan dalam pengajuan anggaran.

“Mungkin ke depan bisa diajukan, anggaran tersebut akan digunakan untuk program yang berhubungan dengan perlindungan anak,” terangnya.

Terlepas nantinya anggaran tersebut akan disimpan di dinas atau di KPAD, menurut dia, yang terpenting program perlindungan anak di Pangandaran bisa berjalan. “Mereka akan menjadi mitra kita, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”tuturnya.

Lanjut dia, keberadaan KPAD sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan program. “Terutama untuk mengadvokasi korban, karena selama ini banyak korban kekerasan anak, yang enggan melapor ke pihak berwajib.,” tuturnya.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Pangandaran Jajat Supriadi mengatakan SK pembentukan KPAD Kabupaten Pangandaran sudah ditandatangani bupati pada tanggal  29 Januari 2018. Namun setelah itu tidak langsung diambil oleh dinas KB, tanpa ada konfirmasi lagi. “Kalau pengajuannya tahun 2017 lalu,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, setelah turun SK tersebut maka harus ada pengukuhan pengurus KPAD. “Tapi  untuk pe­lak­sa­naan­nya kurang tahu, itu menjadi urusan pihak dinas terkait,” terangnya. (den)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.