Beranda Tasikmalaya KPAID Tak Dilibatkan Bahas Perda

KPAID Tak Dilibatkan Bahas Perda

98
BERBAGI

SINGAPARNA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto SIP mengatakan keberadaan perda sangat diperlukan.

Mengingat banyaknya kasus yang melibatkan anak mulai dari kekerasan sampai pelecehan seksual.

“Peraturan daerah (perda) tentang perlindungan anak sangat darurat dan dibutuhkan lebih cepat,” ujarnya saat dihubungi Radar, Jumat (6/4).

Makanya, sejak awal KPAID terus mendorong kepada Pemkab Tasikmalaya untuk segera merealisasikan perda dalam menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

“Kita sejak awal sudah mendorong, tapi sayang saat sudah ada proses kita dari KPAID tidak dilibatkan dalam pembahasan bahkan belum diajak bicara sama sekali terkait perda tersebut,” ungkapnya.

Maka dari itu KPAID tidak begitu memahami sudah sejauh mana progres penyelesaian perda tersebut. Termasuk belum mengetahui 31 poin dalam perda itu apa saja isinya.

Menurut Ato, yang paling penting menjadi poin dalam perda adalah bagaimana menangani dan menyelesaikan permasalahan anak, baik dalam pencegahan atau penanggulangannya.

Sehingga setiap permasalahan anak bisa diselesaikan dengan solusi terbaik.

Dengan begitu KPAID berharap, bahwa penyusunan perda tersebut harus melibatkan semua unsur untuk pematangan poin yang tertuang.

“Penyusunan perda tidak hanya mendengarkan saran KPAID dan lembaga anak lainnya, tapi juga harus mendengarkan dari lembaga lain seperti MUI, supaya pola dari perda itu bisa terakomodir semua persoalan anak dan penanggulangannya,” jelas Ato.

Diharapkan perda bisa segera direalisasikan tahun ini. Sehingga mulai diberlakukan untuk menekan serta mencegah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) melibatkan semua unsur terkait dalam penyusunan perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain lembaga anak yang wajib dilibatkan, dinas juga harus melibatkan kalangan ulama dalam penyusunannya.

“Saya kira penting melibatkan semua pihak supaya lebih tepat,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada DPMDAKB Kabupaten Tasikmalaya Yayah Wahyuningsih terkait tidak dilibatkannya KPAID dalam pembahasan perda melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban. (ujg)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.