KPD Bisa Bungkam Kritikus

162
0
PELANTIKAN PEJABAT. Sebanyak 78 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dilantik di Aula Bale Kota, Senin (19/3). (Foto : Firgiawan / Radar Tasikmalaya)
Loading...

CIHIDEUNG – Rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk Komite Perencanaan Daerah (KPD) perlu dipertimbangkan kembali. Masyarakat harus mendapatkan kejelasan latar belakang regulasi, tujuan dan kriteria personel yang akan bergabung di dalamnya.

“Payung hukumnya itu seperti apa, sehingga daerah harus membentuk komite tersebut. Ini kan nantinya dihonori dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD),” tegas Ketua Forum Cempaka Untuk Semua Asep Suherlan kepada Radar, Senin (19/3).

Menurutnya, selama ini dalam merancang program kegiatan dan menampung aspirasi masyarakat sudah memiliki kanal khusus. Baik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Bappelitbangda maupun DPRD. “Kenapa tidak dioptimalkan lembaga yang sudah jelas selama ini? Justru dibentuknya wadah ini jadi timbul pertanyaan lain,” tuturnya.

Asep juga mempertanyakan kriteria masyarakat yang nantinya duduk dan bergabung dalam KPD. Independensi, profesionalitasnya juga harus teruji. Sehingga saat menyampaikan suatu persoalan tidak berbuntut kepentingan tertentu. Ia khawatir apabila tidak dijelaskan secara rinci, disinyalir menjadi wadah untuk menganalisasi tokoh atau figur yang terbilang vokal di masyarakat. “Maka harus dijelaskan khawatir dianggap sebagai upaya pembungkam riakan di masyarakat. Itu ya tidak sehat bagi iklim demokrasi. Pemkot sewajarnya harus terima kritikan masukan dari masyarakat,” terang Asep.

Di sisi lain, dia meminta apabila KPD benar-benar terlaksana jangan sampai menjadi komoditas untuk merangkul pihak tertentu yang memiliki jasa politik atau balas budi. Sehingga nantinya terjadi kecemburuan di masyarakat.

Loading...

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan menjamin kehadiran KPD tidak akan menabrak lembaga yang sudah ada dan legal secara hukum. Pembentukan KPD tentunya sudah berdasarkan kajian dan rumusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Karena sudah jadi kebijakan pemkot dan sudah dianggarkan. Maka harus berjalan. Ini kan berdasarkan perumusan dalam penyusunannya,” jelas Ivan.

Ia menceritakan fungsi KPD mengakomodir pemikiran dari beragam kalangan expert di Kota Tasikmalaya. Baik ahli di suatu bidang, tokoh atau elemen lainnya dalam memberi masukan berkaitan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

“Nantinya itu menjadi rekomendasi yang akan disampaikan ke wali kota. Sebagai bahan dalam menentukan kebijakan. Sekarang ada pemikiran dan cuma berkembang di medsos, kenapa tidak untuk dihimpun di rumuskan, didiskusikan sehingga bermanfaat bagi pembangunan,” papar dia.

Terkait kriteria dan siapa saja yang bakal masuk KPD, Ivan belum mengetahui secara rinci. Dia terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bappelitbangda terkait jumlah dan mekanisme dalam perekrutan anggota KPD. “Belum tahu jumlah dan kriterianya seperti apa. Saya akan konsultasi terlebih dahulu. Apalagi saat ini baik kepala maupun sekretarisnya (Bappelitbangda, Red) baru. Tentu ada masa transisi,” tuturnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.