KPK Bertemu Pejabat Ciamis

58

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIAMIS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Bertempat di Ops Room Setda Ciamis, pejabat dari lembaga antirasuah itu bertatap muka dengan para pejabat Ciamis, termasuk Bupati H Iing Syam Arifin. Mereka melakukan monev Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah).

Fungsional Pencegahan KPK Wulyono Prakoso menjelaskan pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan aksi pencegahan korupsi. Ada tiga fokus aksi pencegahan di bidang pengelolaan keuangan negara, bidang perizinan dan hukum.

Di tingkat nasional, kata Wulyono, Kabupaten Ciamis memiliki nilai di atas rata-rata target KPK untuk prestasi pencegahan korupsi. Nilainya 36,57 persen.

“Namun tadi malam kepala daerah (di Kabupaten, Red) Cirebon kena OTT (operasi tangkap tangan, Red), sehingga kita terpicu lebih keras lagi untuk melaksanakan pencegahan korupsi,” jelasnya kepada wartawan usai acara.

Untuk itu, kata Wulyono, harus terjadi sinkronisasi antara KPK dengan pemda untuk mencegah korupsi.

“Kami harapkan agar segera terealisasi untuk pencegahan,” ujarnuya.

Di Kabupaten Ciamis, kata dia, pengelolaan anggaran masih kuning. Adapun pengadaan barang dan jasa sudah hijau. “Makanya upaya kami ini adalah melakukan upaya terus melakukan pencegahan,“ terangnya.

Tim Fungsional Pencegahan KPK Ramdhani menambahkan setelah banyaknya pejabat daerah yang terjaring OTT di Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa tingkat korupsi masih tinggi. Walaupun pergerakannya secara pelan-pelan. Dengan demikian KPK akan terus bergerak untuk melaksanakan pencegahan. “Makanya, kelemahan Pemda adalah segala sesuatu selalu minta bantuan ke orang, seharusnya pada posisi level yang tinggi merupakan orang yang bisa mengatasi masalah. Penyampaian Kemendagri, ketika suatu daerah tidak komit dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, maka kepala daerah bisa diberhentikan,” tegasnya.

Asisten Daerah II Pemkab Ciamis Dr H Wasdi MSi menjelaskan bahwa pihaknya mengharapkan arahan dari KPK agar terhindar dari hal-hal yang tidak harapkan. Untuk itu, aspek perencanaan dan penganggaran APBD menggunakan program mandiri. Pelayanan pun satu pintu dan pelayanan ditempatkan satu lokasi.

“Kita belum melaksanakan OSS (program sistem untuk memasukan data ke KPK, Red) karena belum konek sehingga kami belum bisa melaksanakan, makanya kami perlunya arahan dari KPK itu,“ ujarnya. (isr)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.