KPK Pantau Pendapatan Pajak Daerah Kota Tasik yang Masih Rendah

366

HZ MUSTOFA – Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Melalui Pajak Online dilaksanakan si Grand Metro, Jalan HZ Mustofa, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Rabu (10/04).

Dihadiri Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin, Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) H. Achdiat Siswandi, Ketua Tim Korsup Pencegahan Wilayah Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi Tri Budi Rochmanto, dan tamu undangan lainnya.

Budi Budiman mengatakan, sumber keuangan pemerintah daerah yaitu dari pajak. Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah telah tertuang di Perda No. 2 tahun 2019.

“Didalam Perda tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, guna untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Ini Perda yang baru tentang pajak daerah Kota Tasikmalaya,” katanya.

Kebijakan setiap daerah, kata Budi, dilaksanakan secara prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. “Saya lihat potensi pajak daerah Kota Tasikmalaya masih besar,” ungkap Budi.

Budi melihat kontribusi pajak daerah pembangunan Kota Tasikmalaya masih ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sehingga belum memiliki kemandirian daerah yang sangat baik.

“Jadi apabila dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan potensi penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya masih tergolong rendah,” katanya.

Budi menambahkan, pemerintah Kota Tasikmakaya harus terus menggali potensi pajak untuk pembangunan. “Karena pembangunan Kota Tasik perlu dukungan anggaran yang tidak bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Karena lambat laun bantuan pusat dan provinsi akan semakin berkurang,” ujarnya.

Kota Tasikmalaya lanjut Budi, memiliki banyak potensi seperti sektor jasa dan perdagangan. “Dilihat dari sektor jasa Kota Tasik masih belum optimal potensinya. Seperti perhotelan, rumah makan, restoran, tempat hiburan, kafe, mall, sumber air tanah, dan parkir,” ungkap budi.

Budi juga berharap kepada para pengusaha untuk membayar wajib pajak. Sehingga potensi benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membangun Kota Tasikmalaya.

“Jangan ragu untuk melaksanakan pungutan kepada wajib pajak. Misalnya kalau hotel 10% itu bukan mungut dari perusahaannya, tetapi kita memungut kepada tamunya,” tandasnya. (anshari)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.