KPK Sita Uang Tunai & Dokumen dari Rumah Kadis PUPR Kota Banjar dan Pemborong

20383
4

BANJAR – Juru Bicara KPK bagian penindakan, Ali Fikri mengatakan, proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017 terus berjalan.

Tim Penyidik KPK hingga hari ini Minggu (12/7) masih melaksanakan penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Hari ini melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berada Kota Banjar. Kemudian rumah kepala dinas PUPR Kota Banjar di Kabupaten Ciamis,” terang Ali Fikri, melalui pesan whatsapp.

“Dari 3 lokasi, Tim Penyidik mengamankan sejumlah uang yang akan dihitung dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain dan dokumen berupa surat-surat (dokumen) yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi serta barang bukti elektronik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sabtu (11/7) Tim Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda di Kota Banjar.


Antara lain tempat para pihak yang diduga mengetahui dugaan tindak pidana korupsi dimaksud dan penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.

“Dokumen, sejumlah uang tunai dan barang elektronik yang diamankan tersebut selanjutkan akan dilakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK,” ujar Ali Fikri.

(Cecep Herdi)

Berita terkait : Dimyati: Penggeledahan KPK di Kota Banjar, Fee Proyek untuk Biaya Politik
Berit terkait : Rumah Anak Pemborong di Jalan Masjid Agung Kota Banjar Digeledah KPK
Berita terkait : Lagi, KPK Geledah Rumah Kontraktor di Gang Soka Cimaragas Kota Banjar

4 KOMENTAR

  1. Lagi2 penangkapan kepala dinas melibatkan kan kontraktor, kalau pendapat saya, kami para kontraktor sangat inggin medapat kan pekerjaan dengan cara lelang terbuka, tapi itu tidak mungkin karna semua pekerjaan sudah di kondisikan pejabat terkait, kalau kontraktor tidak setor tidak mungkin dapat kerjaan, karna semuanya sudah terkodinir, lpse nyapun siap melaksanakan peserta lelang titipan. Jadi kecil kemungkinan nya dapat pekerjaan dengan cara2 yg murni.

  2. Disetiap kabupaten kota semua pekerjaan pasti di kondisikan, bagai mana mau mendapat pekerjaan kita sangat ingin mendapat kan pekerjaan dengan cara yg benar tapi nga mungkin, kara panitia lelang pun masih terkait dengan pemerintahan setempat, masih bisa ditekan,kalau memang lelang bisa benar2 murni tampa pesanan kami para kontraktar sangat senang.

  3. Semoga bukan tiripan lawan politik atau oknum penguasa, karena kontraktor jadi korban akibat ulah sistem pungutan biaya politik, biaya jabatan, sukses fee proyek. Bahkan oknum penegak hukum juga ikut terlibat dalam mendapatkan proyek pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.