Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.3%

20.4%

8.3%

67%

KPM di Kabupaten Tasik, Saldo Rekening 33 Ribu Penerima BPNT Kosong

380
0
DIWAWANCARA. Sekretaris Forum TKSK Kabupaten Tasikmalaya Koko Komara saat diwawancara soal laporannya ke Dinsos, Selasa (12/5). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

Sebanyak 33 ribu saldo rekening penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako Pa­ngan (BSP) kosong.

Hal ini setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengecek saldo rekening mereka.

Sekretaris Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Tasikmalaya Koko Komara mengatakan setelah melakukan pengecekan ke penerima bantuan (KPM, Red) ada sekitar 33 ribu saldo rekening KPM kosong saat dicairkan di e-waroeng.

Baca juga : 2 Pasien Positif Corona di Kabupaten Tasik Membaik, Keluarganya Negatif

“ Dari 124 ribu lebih KPM penerima BPNT-BSP di Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak33 ribu yang telah sesuai by name by address saldo rekeningnya kosong, itu diketahui

saat KPM mengecek rekening di e-waroeng masing-masing,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Dinas Sosial PMD-P3A Kabupaten Tasikmalaya. Selasa (12/5).

Untuk itu, pihaknya ingin bertemu dengan dinas terkait maupun pihak bank. Bertujuan menanyakan atau tabayun atas kosongnya saldo di 33 ribu KPM peneriman BNPT-BSP di Kabupaten Tasikmalaya. ”

Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus mengumpulkan laporan di lapangan dari penerima bantuan, termasuk menyesuaikan by name by address dan nomor kartu ATM penerima.

“Kita juga sedang kroscek, kebenarannya, biar lebih jelas datanya. Mudah-mudahan dinas terkait bisa memfasilitasi pertemuan dengan pihak bank. Agar semua klir,” tuturnya.

Imbas dari kosongnya saldo rekening KPM tersebut, kata Koko, penerima tidak bisa mencairkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sebab saldo di rekening bank tersebut tidak ada uangnya alias kosong. ”Mau bagaimana dicairkan, uangnya saja di rekening tidak ada, dan ini kirta pertanyakan,” paparnya.

Pihaknya pun sangat menunggu penjelasan khususnya dari pihak bank, yang memiliki kewajiban mencairkan dana bantuan tersebut.

“Kami minta dinas terkait bisa memfasilitasi pertemuan antara kami dan pihak bank. Supaya semua kebingungan ini bisa terjawab,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial PMD P3A Kabupaten Tasikmalaya Roni Ahmad Syahroni membenarkan soal terjadinya kekosongan saldo rekening penerima BPNT-BSP tersebut.

“ Benar, kita sudah menerima laporan dari TKSK atas data dan laporan aduan yang mereka terima di lapangan. Ada KPM yang menerima bantuan sembako, tetapi rekening saldonya nol, makanya untuk mengonfirmasi, kami pemerintah daerah mencoba Selasa (12/5) ini mengundang pimpinan cabang BRI Singaparna dan BRI Tasikmalaya. Namun, pimpinannya tidak hadir karena ada halangan, maka di jadwal ulang pertemuannya Kamis (14/5),” kata Roni.

Roni menegaskan pemerintah daerah tidak bisa memastikan bahwa data yang disampaikan oleh TKSK sekitar 33 ribu penerima BPNT-BSP saldo rekeningnya kosong.

Karena pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia data, bukan teknis penyedia aplikasi seperti perbankan. “Makanya nanti dipertemuan antara BRI, TKSK dan pemerintah daerah, akan dicari dimana titik permasalahannya,” ujar dia.

Terpisah, Bagian Staf Mikro BRI Cabang Tasikmalaya Budi Heryanto menjelaskan ketidak hadiran pimpinannya karena sedang berhalangan hadir.

“Pimpinan itu tadi ada rapat koordinasi raker dengan pimpinan BRI se-Jawa Barat. Raker video konferensai, jadi tidak bisa hadir. Maka saya di disposisikan untuk hadir dalam pertemuan tersebut, namun keinginan dari TKSK dan pemerintah ingin di agendakan ulang dengan pimpinan cabang Kamis (14/5) nanti,” ungkap dia.

Adapun soal data yang disampaikan perwakilan TKSK, terkait saldo rekening KPM kosong? Budi menjelaskan akan ditindaklanjuti keluhan tersebut. Namun penyampaian datanya harus secara tertulis disampaikan dengan by name dan by address.

“Siapa saja calon penerima, disampaikan terbuka dan data lengkap, sebaiknya seperti itu,” jelas dia.

Dia berjanji akan menyampaikan kepada pimpinannya soal keluhan penerima KPM itu, untuk selanjutnya ditinjaklanjuti.

“Intinya kami belum menerima laporan tertulis by name by address termasuk pengaduan resmi dari TKSK, baru lisan. Jalurnya komunikasinya ada dua pertama ke BRI karena punya sistem, kedua jalur komunikasi kepada pendamping dan nanti pendamping ke Dinsos, ke sananya ke Dirjen Kemensos. Bisa ditanyakan ke Kemensos kenapa belum ada dananya, kalau kita pelaksana, penyedia aplikasi atau kartu ATM, yang mengisi anggarannya adalah Kemensos,” papar dia.

Baca juga : Guru Honorer se-Kabupaten Tasik Dapat Bantuan Ini dari TP PKK

Soal besaran dana bantuan bagi KPM untuk penerima BPNT-BSP, tambah dia, itu sebelum wabah Covid-19 besarannya Rp 150. 000, setelah ada pandemi Covid-19 naik menjadi Rp 200.000-an yang berbentuk sembako.

“Penerima bisa mencairkannya di e-waroeng. BRI hanya menyediakan alat tansaksinya berupa kartu ATM, setelah itu Kemensos yang mengisi anggaran,” tegas dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.